Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 06 Mei 2026 | Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali berada di sorotan publik setelah Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1391/F/Fjp/04/2026 mengungkap kembali dinamika penentuan kerugian negara. Surat tersebut menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tidak mengubah norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang‑Undang Tipikor, yang kini diserap ke dalam Pasal 603 dan 604 KUHP baru. Implikasinya, audit kerugian negara tidak eksklusif menjadi wewenang BPK, melainkan dapat dilakukan oleh BPKP, inspektorat, akuntan publik, bahkan melalui ahli dan fakta persidangan.
Persoalan yang muncul bukan sekadar teknis administratif, melainkan pertarungan institusional atas siapa yang berhak menentukan nasib pidana seseorang melalui angka. Dalam praktiknya, angka kerugian yang dihasilkan oleh audit sering kali dijadikan bukti utama di ruang sidang, seolah‑olah angka tersebut memiliki otoritas moral yang setara dengan keputusan hakim.
Berikut beberapa poin kunci yang diangkat dalam surat tersebut:
- Putusan MK 28/2026 tidak mengubah ketentuan bahwa BPK tetap menjadi lembaga utama yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara.
- BPKP, inspektorat, SKPD, dan akuntan publik dapat melakukan audit yang hasilnya menjadi dasar penilaian hakim.
- Auditor dapat menjadi saksi ahli, namun tidak serta‑merta menegaskan kesalahan pidana tanpa proses pembuktian yang terpisah.
- Perbedaan antara “menghitung” kerugian, “menilai” kerugian, dan “menyatakan” kerugian menjadi sumber kebingungan hukum.
Dalam konteks anti‑korupsi, perdebatan ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah sistem peradilan kita mengedepankan kepastian hukum atau justru membuka ruang interpretasi yang leluasa bagi lembaga‑lembaga audit? Seperti yang diungkapkan oleh penulis opini Kusbachrul, SH, angka kerugian negara sering diperlakukan seperti wahyu yang tak dapat dipertanyakan, sementara terdakwa harus berjuang melawan metodologi audit yang bersifat teknis dan kadang subjektif.
Sejumlah contoh kasus mega‑korupsi dalam beberapa tahun terakhir menguatkan argumen ini. Misalnya, kerugian negara yang dilaporkan mencapai ratusan triliun rupiah, namun proses pembuktian di pengadilan masih memerlukan verifikasi terperinci yang tidak selalu selaras dengan angka yang dipublikasikan oleh BPK atau BPKP. Akibatnya, terdakwa sering kali berada pada posisi yang tidak menguntungkan, karena hakim dapat memilih angka yang paling meyakinkan tanpa menelaah dasar metodologisnya.
Menurut pendapat para ahli hukum, perbedaan peran antara akuntan, penyidik, jaksa, dan hakim harus dijaga dengan tegas. Akuntan menghitung, penyidik menyusun perkara, jaksa mendakwa, dan hakim memutus. Bila batas‑batas ini kabur, maka risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan meningkat, terutama bila angka kerugian dijadikan satu‑satunya indikator kesalahan pidana.
Dalam upaya menyeimbangkan kepentingan publik dan hak individu, beberapa rekomendasi telah diusulkan:
- Menguatkan standar metodologi audit agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.
- Memberikan pelatihan khusus kepada hakim mengenai interpretasi data keuangan dan audit.
- Mengatur prosedur verifikasi silang antara BPK, BPKP, dan lembaga audit independen sebelum angka dijadikan bukti utama.
- Menyusun pedoman khusus yang membedakan antara “kerugian negara” dan “perbuatan korupsi” dalam konteks pidana.
Langkah‑langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya “republik audit” di mana angka semata menjadi mesin penghukum, sekaligus memperkuat kredibilitas Kejaksaan Agung dalam menegakkan keadilan. Pada akhirnya, hukum pidana harus tetap menjadi pisau bedah yang presisi, bukan kapak yang menebang segala hal yang tampak bengkok.
Kesimpulannya, dinamika penentuan kerugian negara menuntut sinergi yang lebih baik antara lembaga audit dan peradilan. Kejaksaan Agung memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa angka tidak menjadi pengganti keadilan, melainkan alat bantu yang diproses secara cermat dalam rangka menegakkan hukum anti‑korupsi yang adil dan berimbang.
