Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 27 Juli 2026 | Belakangan ini, banyak kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas retreat dan pembinaan yang diberikan kepada mereka. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah telah memperkuat pembinaan dan evaluasi kepala daerah melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga.
Menurut Tito, pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pembekalan kepala daerah setelah pelantikan, penguatan sistem pengawasan, hingga evaluasi berkelanjutan. Namun, banyaknya kepala daerah yang terjaring korupsi membuat kita bertanya-tanya apakah retreat dan pembinaan yang diberikan belum efektif.
Pakar Hukum Pidana Aan Eko Widiarto menilai bahwa banyaknya kepala daerah yang kena OTT KPK merupakan salah satu bukti bahwa retreat kepala daerah tidak efektif. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi sejumlah kegiatan yang sifatnya seremonial, termasuk pelatihan yang tidak relevan seperti retret.
Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha menilai bahwa korupsi di daerah merupakan persoalan sistemik. Selama ini, berbagai upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan KPK pun dinilai belum berhasil. Praswad mengatakan bahwa pemerintah perlu membenahi aspek yang lebih fundamental apabila ingin memperkuat pencegahan korupsi.
Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah dana non-budgeter politik yang selama ini menjadi salah satu faktor pendorong praktik korupsi di daerah. Pemerintah perlu menyelesaikan persoalan ini agar dapat memperkuat pencegahan korupsi.
Dalam beberapa bulan terakhir, KPK telah melakukan 28 kali OTT, dan 16 di antaranya merupakan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih mendalam tentang efektivitas retreat dan pembinaan yang diberikan kepada kepala daerah. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pencegahan korupsi dan menindak tegas para koruptor tanpa pandang bulu.
Dalam kesimpulan, banyaknya kepala daerah yang terjaring korupsi menunjukkan bahwa retreat dan pembinaan yang diberikan belum efektif. Pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih mendalam dan memperkuat sistem pencegahan korupsi untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia.
