Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 20 Juli 2026 | Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 20 Juli 2026. Penangkapan ini terkait dengan kasus korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Sebelum ditangkap, Bupati Zaini hadir dalam acara nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 di Alun-alun Giri Menang Park, Lombok Barat, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, Akhmad Saikhu, dan warga setempat.
KPK melakukan penyegelan ruang kerja Bupati Lombok Barat di pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Akhmad Saikhu, penyegelan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan mereka, dan Bupati Zaini tidak diketahui keberadaannya saat itu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi penangkapan Bupati Zaini dan menyatakan bahwa perkara ini berkaitan dengan penerimaan terkait proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bupati Zaini dan tujuh orang lainnya akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan dokumen terkait. Nilai uang tunai yang disita mencapai ratusan juta rupiah. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTB merasa terpukul atas penangkapan Bupati Lombok Barat. Mereka akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan sikap partai dan menghimbau kader untuk lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Kasus penangkapan Bupati Lombok Barat ini menunjukkan komitmen KPK dalam memerangi korupsi di Indonesia. Penindakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pejabat lainnya untuk menjalankan tugas dengan integritas dan transparan.
Kesimpulan, penangkapan Bupati Lombok Barat oleh KPK merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pejabat yang kebal hukum, dan setiap tindakan korupsi akan mendapat sanksi yang setimpal.
