Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 13 Juni 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kini tengah tersandung kasus korupsi. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.
Andri Mulyono diduga melakukan penggelembungan harga atau mark up setiap unit motor listrik yang digunakan dalam program MBG. Motor listrik ini digunakan untuk mendukung distribusi layanan MBG. Total anggaran dalam pengadaan ini mencapai Rp 1,1 triliun. Kejagung masih mendalami latar belakang munculnya pengadaan motor listrik dalam program MBG dan telah menemukan bukti yang cukup adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan motor listrik.
Selain itu, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa terdapat pembengkakan jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program MBG. Jumlah titik SPPG yang membesar hingga ribuan, membuat keuangan negara tekor sampai Rp1 triliun per bulan. Zulhas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan pembenahan dan memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Demonstrasi mahasiswa yang mengkritik inefisiensi anggaran program MBG dan isu lainnya, justru membawa sentimen positif bagi pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melesat 121,62 poin atau 2,07% ke level 6.007,66 pada perdagangan Jumat (12/6/2026). Sinarmas Sekuritas menyebut bahwa aksi demonstrasi mendorong percepatan evaluasi kebijakan fiskal, sehingga pasar berharap adanya perbaikan tata kelola anggaran dan peningkatan disiplin fiskal ke depan.
Kesimpulan dari kasus korupsi program MBG ini adalah bahwa pemerintah perlu melakukan pembenahan dan peningkatan tata kelola anggaran untuk memastikan bahwa program-program yang dicanangkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih ketat terhadap pengadaan barang dan jasa untuk menghindari kasus korupsi dan mark up harga.
