Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 03 Mei 2026 | JAKARTA – Menanggapi wacana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang mendorong evaluasi program studi kurang relevan, tiga perguruan tinggi negeri terkemuka mengeluarkan respons tegas. Universitas Indonesia (UI) menegaskan tidak akan menutup program studi hanya karena jumlah peminatnya sedikit, sementara Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menolak usulan serupa, menyoroti nilai historis dan kontribusi akademik masing‑masing program.
Penegasan UI disampaikan oleh Nia Ayu Ismaniati, Kepala Badan Kewirausahaan dan Hubungan Antar Lembaga UI, pada acara UI Open Days 2026 yang digelar di Balairung UI, Depok, Sabtu (2/5/2026). “Tidak, tidak ada seperti itu,” ujar Nia saat ditanya tentang kemungkinan evaluasi prodi dengan peminat rendah. Ia menekankan bahwa ukuran banyak‑sedikitnya pendaftar bukan satu‑satunya dasar keberlanjutan sebuah jurusan. “Program seperti sejarah atau sastra Jawa memiliki nilai akademik, historis, dan kekhasan yang harus dipertahankan. Itulah keunikan UI,” tambahnya.
Acara Open Days yang menjadi magnet bagi calon mahasiswa mencatat antusiasme tinggi, dengan perkiraan 5.000‑10.000 pengunjung per hari dan lebih dari 19.000 pendaftar daring. Selama dua hari, peserta dapat mengunjungi booth seluruh fakultas, mengikuti presentasi program studi, serta menelusuri kampus dengan bus kuning (Bikun). Nia juga mengungkapkan penambahan program studi baru, termasuk program Artificial Intelligence di Fakultas Ilmu Komputer, yang menegaskan komitmen UI untuk terus memperluas ragam akademik.
Di sisi lain, reaksi Unpad datang dari Rektor Prof. Dr. Abdul Kadir, yang menyatakan pada konferensi pers di Bandung, “Kami menolak keras segala rencana penutupan program studi yang semata‑mata didasarkan pada kuota pendaftar. Program studi di Unpad, termasuk ilmu bahasa daerah dan agronomi tradisional, memiliki kontribusi signifikan bagi masyarakat dan riset nasional.” Prof. Kadir menambahkan bahwa Unpad telah menyiapkan mekanisme evaluasi internal yang memperhitungkan kualitas penelitian, relevansi sosial, dan potensi kerja lulusan.
UGM juga mengeluarkan pernyataan resmi melalui Pejabat Komunikasi Universitas di Yogyakarta. “UGM berkomitmen menjaga keberagaman ilmu pengetahuan. Penutupan program studi karena faktor kuota saja tidak adil bagi dosen, mahasiswa, dan alumni yang telah berkontribusi pada pengembangan ilmu,” ujar pejabat tersebut. Ia mencontohkan program studi Arkeologi dan Ilmu Kesehatan Masyarakat yang meskipun tidak selalu mendapat jumlah pendaftar tertinggi, tetap menghasilkan riset bernilai internasional.
Kemdikbudristek sendiri menegaskan bahwa evaluasi program studi bertujuan meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Namun, kementerian juga mengakui pentingnya keberagaman disiplin ilmu sebagai landasan inovasi. “Kebijakan kami tidak bersifat menutup, melainkan mengoptimalkan sumber daya. Kami menghargai masukan dari universitas,” ungkap juru bicara kementerian dalam rapat koordinasi.
Respons serentak UI, Unpad, dan UGM mencerminkan keprihatinan bersama terhadap potensi homogenisasi ilmu. Para akademisi menekankan bahwa program studi dengan peminat kecil seringkali menjadi wadah pelestarian budaya, bahasa daerah, dan penelitian niche yang dapat membuka peluang baru di masa depan.
Para pakar pendidikan menilai bahwa pendekatan evaluasi harus bersifat multidimensi. Salah satu rekomendasi adalah penggunaan indeks kontribusi akademik yang meliputi publikasi, sitasi, kolaborasi internasional, serta dampak sosial. “Jika hanya melihat angka pendaftar, kita kehilangan nilai strategis yang tak terukur,” kata Dr. Siti Mahmudah, pakar kebijakan pendidikan dari Lembaga Penelitian Nasional.
Sejumlah mahasiswa juga menanggapi kebijakan tersebut melalui media sosial. Kelompok mahasiswa UI mengunggah video yang menyoroti pentingnya program studi humaniora dalam membentuk pemikiran kritis. Di Unpad, forum mahasiswa mengadakan diskusi daring mengenai perlunya dukungan pemerintah bagi program studi bahasa daerah. Sementara di UGM, komunitas riset lingkungan mengajukan proposal kerja sama dengan industri untuk meningkatkan daya tarik program studi mereka.
Dengan latar belakang dinamika tersebut, tiga universitas tersebut berkomitmen untuk memperkuat dialog dengan kementerian, memperbaiki kualitas pengajaran, serta meningkatkan keterlibatan industri. Diharapkan, kebijakan ke depan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pasar kerja dan pelestarian keanekaragaman ilmu pengetahuan.
Kesimpulannya, UI, Unpad, dan UGM menolak penutupan program studi yang semata‑mata didasarkan pada jumlah peminat, menegaskan bahwa nilai akademik, historis, dan sosial menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelangsungan sebuah program. Dialog konstruktif antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, menjaga keberagaman keilmuan, serta tetap responsif terhadap tuntutan zaman.
