Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 22 April 2026 | Pemerintah melalui program Subsidi Tepat MyPertamina terus berupaya menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar kepada kendaraan yang memang berhak. Program ini menekankan penggunaan barcode atau QR Code yang harus ditunjukkan saat mengisi BBM di setiap SPBU. Sejak 1 Juli 2022, QR Code telah diterapkan secara nasional untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Namun, belakangan muncul ancaman berupa tautan pendaftaran palsu yang menyamar sebagai situs resmi. Pengguna yang tidak waspada dapat terjebak dan data pribadi mereka disalahgunakan. Oleh karena itu, Liputan6.com mengingatkan publik cara registrasi resmi melalui platform MyPertamina, baik lewat website resmi maupun aplikasi seluler.
Langkah-langkah resmi mendaftar Subsidi Tepat MyPertamina
- Buka aplikasi MyPertamina atau kunjungi situs resmi pertamina.com.
- Daftar akun baru dengan mengisi data pribadi lengkap (nama, NIK, nomor telepon, dan email).
- Verifikasi akun melalui kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon terdaftar.
- Masuk ke menu “Subsidi Tepat” dan pilih jenis kendaraan serta jenis BBM yang ingin didapatkan.
- Unggah dokumen pendukung seperti STNK, SIM, dan bukti kepemilikan kendaraan.
- Setelah verifikasi selesai, sistem akan menghasilkan QR Code khusus yang dapat diunduh atau dicetak.
- Tunjukkan QR Code tersebut setiap kali mengisi BBM di SPBU berpartisipasi.
Proses ini sepenuhnya digital, meminimalkan interaksi tatap muka dan mempercepat verifikasi. Pengguna juga dapat melacak riwayat pengisian BBM serta sisa kuota subsidi melalui aplikasi.
Di sisi lain, Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi semakin ketat. Pada konferensi pers 21 April 2026, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengapresiasi langkah tegas Bareskrim Polri dalam menindak oknum yang memanfaatkan BBM dan LPG subsidi secara ilegal. “Kami terus bersinergi dengan aparat penegak hukum. Pengawasan ketat dan pembinaan lembaga penyalur menjadi prioritas agar subsidi sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujar Eko Ricky.
Data yang diungkapkan Polri menunjukkan bahwa selama periode 7–21 April 2026, sebanyak 330 tersangka ditangkap di 223 tempat kejadian. Modus operandi yang terdeteksi meliputi pembelian BBM subsidi berulang untuk ditimbun, penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi, serta pemindahan LPG subsidi ke tabung nonsubsidi. Brigjen Pol Moh Irhamni menegaskan bahwa kolaborasi antara Polri, TNI, Kejaksaan Agung, PPATK, Pertamina, dan SKK Migas menjadi kunci keberhasilan pengungkapan kasus tersebut.
Selain tindakan kepolisian, Pertamina Patra Niaga melaporkan telah melakukan 136 pembinaan kepada lembaga penyalur BBM dan 237 pembinaan kepada lembaga penyalur LPG pada kuartal pertama 2026. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, lembaga tersebut akan dikenai pemutusan hubungan usaha (PHU) sebagai sanksi tegas.
Upaya pengawasan tidak hanya berfokus pada BBM, tetapi juga pada LPG subsidi yang kini mengalami lonjakan harga nonsubsidi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah antisipatif untuk mempercepat peralihan konsumen ke gas subsidi, mengurangi beban biaya energi rumah tangga.
Kesadaran publik menjadi faktor penting dalam menekan kebocoran subsidi. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keaslian tautan pendaftaran, menghindari situs yang meminta pembayaran atau data sensitif berlebih, serta melaporkan dugaan penipuan ke kanal resmi Pertamina atau Polri.
Dengan kombinasi pendaftaran yang terstandardisasi, pengawasan digital, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan program Subsidi Tepat dapat terus berjalan efektif, menjamin setiap rupiah subsidi tepat sampai ke tangan konsumen yang berhak.
