Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 22 April 2026 | Ribuan warga dan mahasiswa berkumpul di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) serta Kantor Gubernur di Samarinda pada Selasa, 21 April 2026. Aksi 21 April Kaltim ini menampilkan barikade kawat berduri yang dipasang aparat keamanan sejak beberapa hari sebelum demonstrasi, menandai ketegangan antara pemerintah provinsi dan masyarakat yang menuntut akuntabilitas.
Barikade tersebut tidak hanya berupa kawat berduri, tetapi juga pagar yang dilapisi oli untuk menghalangi upaya melewatinya. Tokoh masyarakat setempat, Musthafa, menilai langkah ini berlebihan dan menciptakan jarak psikologis antara warga dan pemerintah. Pada pagi hari, massa mulai memanjat papan reklame untuk menurunkan baliho berisi foto Ketua dan Anggota DPRD Kaltim, lalu menggantinya dengan spanduk buatan sendiri yang memuat tiga tuntutan utama: audit menyeluruh atas kebijakan Pemprov Kaltim, pemberantasan praktik KKN, serta penegakan fungsi pengawasan DPRD secara total.
Setelah orasi singkat di DPRD, demonstran melakukan long march menuju Kantor Gubernur untuk menagih janji-janji eksekutif. Di sela-sela aksi, kelompok Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Provinsi Kaltim turut turun, menyoroti pencabutan Bantuan Sosial Terencana (BST) yang sebelumnya membantu ribuan penyandang disabilitas. Ketua forum, Muhammad Ali, mengingatkan bahwa BST pernah meningkat dari 5.000 menjadi 7.000 penerima, namun kini tidak ada sama sekali.
Suasana memanas ketika sebagian mahasiswa mencoba menembus barikade di depan DPRD. Salah satu dari mereka, Maulana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, pingsan di tengah kerumunan akibat tekanan fisik. Insiden lain terjadi di area Kantor Gubernur, di mana massa berhasil meratakan kawat berduri yang menutupi ATM Center dengan menimbun tanah.
Demonstran juga menemukan seorang pemuda yang diduga provokator, membawa flare dan bahan mirip bom asap. Kejadian ini menambah ketegangan, namun aparat keamanan berhasil mengamankan orang tersebut tanpa cedera serius.
Selama aksi, kepemimpinan DPRD dan Gubernur Kaltim tidak muncul secara langsung. Ketua DPRD Hasan Mas’ud tidak terlihat menanggapi massa, sementara Gubernur Rudy Mas’ud, yang merupakan adik kandungnya, memilih tidak hadir di lokasi. Pada malam harinya, melalui video Instagram resmi Pemprov Kaltim, Gubernur Rudy menyampaikan apresiasi terhadap aksi dan menekankan pentingnya kontrol sosial. Ia menyebut aspirasi yang disampaikan “berkelas” dan mengajak generasi muda serta masyarakat untuk terus menjadi mata dan telinga pemerintah.
Namun, reaksi media lokal menggambarkan situasi berbeda. Menurut laporan Kompas, demonstrasi berakhir riuh ketika polisi menurunkan barikade dan memaksa massa mundur. Gubernur terlihat keluar dari kantornya namun tetap bungkam saat dihadapkan pada pertanyaan wartawan.
Berbagai tuntutan materiil juga menjadi sorotan utama. Masyarakat menyoroti anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas gubernur dan Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur serta wakil gubernur. Setelah intervensi Presiden Prabowo Subianto, pengadaan mobil dinas dibatalkan, namun renovasi rumah jabatan tetap menjadi bahan perdebatan. Perwakilan massa, Budiman Arief, menuntut DPRD Kaltim menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk mengusut penggunaan dana publik tersebut.
Berikut rangkuman tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi:
- Audit menyeluruh atas semua kebijakan Pemprov Kaltim.
- Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tingkat provinsi.
- Penegakan fungsi pengawasan DPRD melalui hak interpelasi dan hak angket.
- Pembatalan atau peninjauan kembali pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan gubernur.
- Pemulihan Bantuan Sosial Terencana (BST) bagi penyandang disabilitas.
Setelah aksi mereda, pihak kepolisian mencatat bahwa tidak ada korban jiwa, namun terdapat beberapa luka ringan akibat benturan dengan barikade. Demonstran yang terlibat tetap menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan pengawasan sosial secara damai, sambil menunggu respons konkret dari pemerintah provinsi.
Secara keseluruhan, Aksi 21 April Kaltim menandai peningkatan kesadaran warga Samarinda akan pentingnya transparansi anggaran dan akuntabilitas pejabat publik. Meskipun pemerintah menanggapi dengan pernyataan video, tuntutan material dan struktural masih memerlukan penanganan lebih lanjut demi mengembalikan kepercayaan publik.
