Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 15 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencakup lebih dari 25 ribu unit. Pengadaan tersebut merupakan bagian dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang bertujuan memperkuat mobilitas di daerah pedesaan. Namun, KPK mengingatkan adanya ruang potensial bagi tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan sejak tahap perencanaan hingga distribusi akhir.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaganya sedang melakukan kajian menyeluruh untuk memetakan titik-titik rawan korupsi dalam proses bisnis program KDMP. “Kami melakukan pendekatan pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Kajian ini akan menghasilkan rekomendasi perbaikan agar tidak terjadi kebocoran anggaran,” ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa, 14 April 2026.
Motor listrik yang menjadi objek pengadaan diperkirakan berupa model Emmo‑JVX GT dan Emmo‑JVH MAX. Kedua tipe tersebut diimpor dalam bentuk CKD (Completely Knocked Down) dari China dan dirakit di fasilitas headquarter Emmo di Kawasan Industri Sentul, Bogor. Kendaraan ini dipilih karena dianggap lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan agenda pemerintah mengurangi emisi karbon.
Namun, KPK menyoroti bahwa proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area paling rawan praktik korupsi. “Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga mekanisme pemilihan penyedia harus transparan dan akuntabel,” tegas Budi. Ia menambahkan pentingnya memastikan bahwa spesifikasi kendaraan memang relevan untuk semua wilayah, mengingat kondisi geografis yang sangat beragam di Indonesia.
- Perencanaan: Analisis kebutuhan harus didasarkan pada data riil, termasuk pertimbangan medan, jarak tempuh, dan kebutuhan operasional masing‑masing daerah.
- Pelaksanaan: Prosedur pengadaan harus mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan e‑procurement dan evaluasi penawaran secara objektif.
- Pertanggungjawaban: Setiap fase harus didokumentasikan dengan jelas, sehingga audit dapat dilakukan tanpa hambatan.
Pengadaan motor listrik ini tidak lepas dari kritik terkait vendor yang masih baru dan belum memiliki jaringan dealer yang luas. KPK menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah pada proses pengadaan, bukan pada reputasi vendor semata. “Jika ada argumen mengapa vendor A menang, semua hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Budi.
Nilai total pengadaan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, menjadikannya proyek dengan dampak fiskal signifikan. KPK mengingatkan bahwa uang publik harus dimanfaatkan secara optimal tanpa terbuang sia-sia. “Harapannya tidak ada kebocoran‑kebocoran dalam proses implementasi, sehingga anggaran dapat benar‑benar termanfaatkan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Di samping itu, KPK menekankan pentingnya pemerataan kebutuhan. Spesifikasi yang sama belum tentu cocok untuk semua daerah, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai kebutuhan daerah masing‑masing. Hal ini penting agar motor listrik yang didistribusikan tidak hanya sekadar memenuhi angka kuota, tetapi benar‑benarnya meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan warga.
Jika rekomendasi KPK diimplementasikan, proses pengadaan motor listrik BGN diharapkan menjadi contoh transparansi dalam program prioritas pemerintah. Pemerintah, BGN, dan penyedia barang diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur, mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik, dan mempercepat pencapaian tujuan KDMP.
Pengawasan yang ketat sejak tahap awal menjadi kunci utama untuk mencegah praktik korupsi. KPK berkomitmen melanjutkan pemantauan dan siap mengambil tindakan bila ditemukan penyimpangan. Dengan langkah‑langkah preventif ini, diharapkan motor listrik BGN dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan integritas keuangan negara.
