Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 17 April 2026 | Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkap keprihatinannya atas terjadinya tiga penangkapan kepala daerah di provinsi ini dalam enam bulan terakhir melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Dardak, rangkaian kasus tersebut menjadi peringatan serius yang harus dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan sistem pengawasan internal di semua tingkatan pemerintahan daerah.
Ketiga pejabat yang ditangkap meliputi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diduga terlibat dalam suap jabatan rumah sakit daerah (RSUD) serta fee proyek senilai sekitar Rp1,25 miliar; Wali Kota Madiun, Maidi, yang dicurigai melakukan pemerasan, manipulasi fee proyek, CSR, dan gratifikasi; serta Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang diduga memeras kepala OPD serta mengatur proyek bernilai Rp5 miliar dengan realisasi hanya Rp2,7 miliar.
Dalam sebuah media briefing di Kementerian Keuangan, Nganjuk, pada Kamis (16/4/2026), Dardak menyatakan, “Saya sangat prihatin dan ini perlu menjadi satu momentum untuk kami melakukan pembenahan lebih lanjut.” Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi harus memperkuat mekanisme pengawasan, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, penentuan jabatan, perencanaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program.
Langkah-Langkah Konkret Pemerintah Provinsi
Emil Dardak menjabarkan beberapa langkah yang telah dan akan diambil, antara lain:
- Penguatan koordinasi dengan KPK melalui deputi Pencegahan dan Monitoring untuk memastikan informasi intelijen anti‑korupsi dapat diteruskan secara cepat ke pemerintah daerah.
- Peningkatan monitoring terhadap program-program pembangunan, termasuk audit berkala atas realisasi anggaran dan penggunaan dana CSR.
- Penerapan sistem e‑procurement yang terintegrasi di semua unit kerja Pemprov Jawa Timur untuk meminimalkan ruang gerak praktik korupsi.
- Pelatihan intensif bagi pejabat daerah tentang etika pemerintahan, tata kelola risiko, dan mekanisme pelaporan whistleblower.
Dardak menegaskan bahwa setiap kabupaten dan kota memiliki tantangan unik dalam mengimplementasikan pengawasan internal, sehingga pendekatan pembenahan harus disesuaikan dengan kondisi masing‑masing. “Kami tidak dapat menerapkan satu model yang sama untuk semua, namun kami akan memastikan bahwa standar minimum pengawasan ada di setiap daerah,” ujarnya.
Reaksi dan Harapan Masyarakat
Masyarakat Jawa Timur menyambut positif upaya Dardak yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Aktivis anti‑korupsi menilai bahwa pernyataan dan langkah konkret ini dapat menurunkan persepsi impunitas di kalangan pejabat publik. Namun, mereka juga menuntut agar proses pembenahan tidak hanya bersifat retoris, melainkan diikuti dengan pengawasan independen yang berkelanjutan.
Di samping itu, KPK sendiri menyatakan akan terus meningkatkan intensitas operasi penindakan korupsi, terutama pada tingkat daerah. Menurut sumber internal KPK, fokus kedepannya adalah memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi dan mengoptimalkan penggunaan teknologi data analytics untuk mendeteksi anomali keuangan.
Emil Dardak menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya peran semua pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, lembaga legislatif, serta masyarakat sipil, dalam menciptakan iklim pemerintahan yang bersih. “Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat daerah, bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat membangun Jawa Timur yang lebih bersih, akuntabel, dan berdaya saing,” tutupnya.
Sejauh ini, tiga kepala daerah yang terjaring OTT masih berada dalam proses penyidikan. Pemerintah provinsi berjanji akan terus memantau perkembangan kasus dan memastikan bahwa setiap temuan KPK ditindaklanjuti dengan tegas, guna menegakkan keadilan dan menegakkan kepercayaan publik.
