Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 28 April 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang mengubah secara signifikan mekanisme pengurusan piutang negara. Perubahan ini menambahkan pasal-pasal baru yang memungkinkan pemerintah menguasai dan memanfaatkan aset sitaan sebelum dijual atau dialihkan haknya, tanpa menunggu persetujuan dari penanggung atau penjamin utang.
Rincian utama aturan baru meliputi kemampuan negara untuk melakukan penguasaan fisik dan penggunaan aset sitaan secara langsung. Aset yang dimaksud tidak terbatas pada barang bergerak, melainkan mencakup uang tunai, aset digital seperti kripto, simpanan bank, serta instrumen keuangan seperti obligasi dan saham. Selain itu, tanah dan bangunan yang dijaminkan juga dapat diambil sepihak bila debitur gagal membayar.
Proses pemanfaatan aset mengikuti langkah administratif berikut:
- Surat Perintah Penyitaan (SPP) dan berita acara penyitaan harus terlebih dahulu diterbitkan.
- Kementerian atau lembaga (K/L) mengajukan permohonan tertulis kepada Penyerah Piutang, menyertakan analisis kebutuhan untuk kepentingan pemerintahan atau pembangunan.
- Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang mengeluarkan keputusan yang memberi hak penggunaan aset selama dua tahun.
- Hasil pemanfaatan dapat dipergunakan untuk mengurangi jumlah utang penanggung atau penjamin, meski tidak otomatis menghapus seluruh kewajiban.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, atau perorangan, melalui skema sewa, kontrak, atau bentuk kemitraan lainnya. Pendayagunaan oleh PUPN cabang dapat dilakukan tanpa persetujuan penanggung utang, dengan hasilnya langsung dialokasikan untuk mengurangi piutang yang belum terbayar.
Sementara itu, dalam rangkaian acara yang sama, Purbaya menyampaikan pesan penting kepada generasi Z yang baru mulai tertarik pada pasar saham. Ia menegaskan bahwa investasi bukanlah cara cepat untuk kaya, melainkan membutuhkan pemahaman mendalam tentang risiko dan mekanisme pasar. Prinsip “high risk, high gain” serta “low risk, low gain” harus dipahami sebelum menaruh dana.
Untuk membantu generasi muda menavigasi risiko, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana. Program ini menerapkan mekanisme dollar‑cost averaging otomatis, di mana investor menyisihkan jumlah uang tetap secara periodik. Dengan strategi ini, investor tidak perlu mengatur timing pasar, melainkan memanfaatkan efek compounding dan diversifikasi risiko secara otomatis.
Secara keseluruhan, perubahan aturan piutang negara dan inisiatif edukasi investasi mencerminkan upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan publik serta mendorong partisipasi publik yang lebih cerdas dalam pasar modal. Jika diterapkan secara konsisten, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas aset negara, mempercepat penyelesaian piutang, dan menumbuhkan budaya investasi yang berkelanjutan di kalangan generasi muda.
Dengan kerangka hukum yang lebih adaptif, pemerintah kini memiliki instrumen yang lebih fleksibel untuk mengoptimalkan aset yang sebelumnya menganggur. Pada saat yang sama, edukasi keuangan bagi Gen Z menjadi langkah penting untuk memastikan pertumbuhan pasar modal yang sehat dan inklusif di masa depan.
