Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 21 April 2026 | Kenaikan harga plastik yang terjadi sejak kuartal pertama 2026 menimbulkan tekanan signifikan pada rantai produksi industri makanan dan agrikultur. Kelangkaan bahan baku plastik mengakibatkan biaya produksi naik tajam, memaksa pelaku usaha mempertimbangkan pemotongan tenaga kerja untuk menahan margin keuntungan.
Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, dalam Media Briefing Harga Pangan dan Swasembada Beras pada 20 April 2026 menegaskan bahwa kenaikan harga plastik memberikan beban tambahan pada komoditas utama seperti beras dan gula. Ia mencatat bahwa tambahan biaya produksi pada beras dapat mencapai sekitar Rp 300 per kilogram, sementara pada gula berkisar Rp 100‑Rp 150 per kilogram.
Para pengusaha di sektor pengemasan makanan menyampaikan keprihatinan mereka. “Jika biaya plastik terus melambung, kami terpaksa menurunkan volume produksi atau bahkan memutuskan hubungan kerja dengan sebagian karyawan,” ujar seorang pemilik perusahaan pengemasan di Jakarta yang meminta namanya tidak disebutkan. Ia menambahkan bahwa sebagian besar perusahaan kecil dan menengah belum memiliki cadangan likuiditas untuk menahan lonjakan biaya tersebut.
Berikut beberapa dampak utama yang diidentifikasi oleh pelaku industri:
- Penambahan biaya produksi: Harga plastik naik hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya, memaksa produsen menambah harga jual produk akhir.
- Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK): Perusahaan dengan margin tipis mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja untuk menyeimbangkan beban biaya.
- Inflasi pangan: Kenaikan biaya kemasan berimbas pada harga akhir konsumen, terutama pada barang pokok seperti beras dan gula.
- Ketergantungan pada impor bahan baku: Keterbatasan produksi resin plastik domestik meningkatkan ketergantungan pada impor, menambah beban nilai tukar.
Untuk mengatasi situasi ini, Bapanas bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian telah mengadakan serangkaian rapat koordinasi dengan stakeholder industri. Upaya yang dibahas mencakup pencarian alternatif bahan baku, seperti bio‑plastik berbasis bahan organik, serta insentif fiskal bagi perusahaan yang beralih ke teknologi ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah berencana memperluas subsidi bahan baku bagi produsen kecil agar tidak terpaksa melakukan PHK. “Kami berterima kasih kepada Kemendag yang membantu membuka peluang diversifikasi pasokan, dan kami terus berupaya mencari solusi jangka panjang,” kata Astawa.
Pengamat ekonomi menilai bahwa meski kebijakan sementara dapat meredam dampak langsung, tren kenaikan harga plastik dapat berlanjut jika masalah pasokan bahan baku global tidak segera teratasi. “Faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak mentah dan gangguan rantai pasokan di Asia Tenggara menjadi pemicu utama,” ujar Dr. Rina Suryani, dosen Ekonomi Universitas Indonesia.
Dalam jangka menengah, sektor industri makanan dan minuman diharapkan mempercepat adopsi kemasan alternatif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bio‑plastik dapat menurunkan biaya produksi sebesar 15% dalam tiga tahun ke depan, sekaligus mengurangi jejak karbon.
Namun, transisi tersebut memerlukan investasi signifikan dan dukungan kebijakan yang konsisten. Tanpa langkah konkret, risiko PHK massal dapat mengancam stabilitas sosial dan meningkatkan beban pada pasar tenaga kerja nasional.
Sejauh ini, belum ada data resmi mengenai jumlah PHK yang telah terjadi akibat kenaikan harga plastik. Namun, survei internal perusahaan pengemasan di Jawa Barat mengindikasikan bahwa sekitar 12% perusahaan berencana mengurangi tenaga kerja dalam enam bulan ke depan jika tren harga tidak berbalik.
Dengan tekanan yang terus berlanjut, penting bagi semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen—untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi berkelanjutan yang dapat menstabilkan harga pangan tanpa mengorbankan lapangan kerja.
