Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 06 Juli 2026 | Partai politik di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem demokrasi negara. Namun, di balik kehidupan partai politik yang terlihat di atas kertas, terdapat dinamika kekuasaan yang kompleks dan beragam. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, meminta seluruh anggota DPRD PPP se-Jawa Barat untuk semakin aktif hadir di tengah masyarakat dan mendampingi mereka.
Mardiono menekankan bahwa kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian menuntut para wakil rakyat di tingkat daerah untuk bekerja lebih dekat dengan masyarakat dan memastikan aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan. Ia juga menyoroti pentingnya membangun demokrasi yang transparan dan akuntabel, yang menurutnya akan tercapai dengan penurunan ambang batas parlemen menjadi 2-3 persen.
Peneliti dari PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University, menyoroti bahwa partai politik bisa tetap hidup di atas kertas, tetapi mati sebagai organisasi sosial. Nama partai masih tercatat, kantor masih berdiri, pengurus masih berganti, dan kader masih tampil menjelang pemilu, namun hubungan dengan masyarakat menipis, gagasan kehilangan daya gerak, rekrutmen politik berubah menjadi transaksi, dan ideologi tinggal menjadi merek.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti klaim partai politik yang kerap mengaku mengalami krisis pendanaan, namun kondisi tersebut tidak sejalan dengan berbagai kegiatan besar yang masih mampu digelar partai politik. Almas, Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator ICW, menyoroti bahwa data keuangan partai politik yang tersaji untuk publik tidak pernah valid.
Perludem dan Bappenas mengusulkan penerapan sistem elektronik bantuan keuangan partai politik (e-Banpol) untuk meningkatkan transparansi tata kelola dana negara. Sistem e-Banpol memfasilitasi pencatatan digital transaksi keuangan partai yang dapat dipantau langsung oleh publik untuk menjamin akuntabilitas.
Dalam beberapa tahun terakhir, partai politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Dari penurunan ambang batas parlemen hingga penerapan sistem e-Banpol, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik terus dilakukan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa partai politik di Indonesia dapat benar-benar melayani kepentingan rakyat dan memajukan demokrasi di negara ini.
Kesimpulan, partai politik di Indonesia harus terus berusaha untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, partai politik dapat benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dan memajukan demokrasi di Indonesia.
