Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 02 Juli 2026 | Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti rencana penyesuaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ke depan akan lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang mengalami masalah gizi dan berisiko stunting.
Menurut Charles, perubahan sasaran tersebut berpotensi menurunkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dibandingkan dengan skema sebelumnya. Namun hingga saat ini, jumlah pasti penerima manfaat yang akan menjadi target program masih dalam tahap pembahasan.
Di sisi lain, Charles Honoris juga menyambut baik wacana penghibahan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer. Menurutnya, pemberian motor listrik kepada guru honorer dapat menjadi bentuk penghargaan, serta sebagai bentuk pengabdian mereka yang selama ini belum diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Pilkada tetap secara langsung, telah menutup ruang wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Deddy, putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu sejalan dengan semangat reformasi, khususnya mengenai hak rakyat menentukan pemimpinnya.
Putusan MK itu sesuai dengan semangat reformasi, semangat otonomi daerah, sejalan dengan undang-undang yang ada saat ini, juga selaras dengan pikiran PDI-P serta kehendak publik yang menolak wacana pilkada oleh DPRD beberapa waktu lalu.
Seharusnya debat soal pilkada sudah selesai mengingat putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, PDI-P sejak awal telah menyatakan penolakan terhadap gagasan pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD.
Menurut Deddy, kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam undang-undang saat ini dan sejalan dengan semangat reformasi. Tidak ada wacana lagi. Putusan MK kan sudah jelas. Sikap kita sejak wacana itu muncul juga sudah tegas, kepala daerah dipilih langsung sesuai UU, semangat reformasi, dan kehendak rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli Hasan tidak hanya melantik pengurus DPW PAN DKI Jakarta yang baru, tetapi juga melantik seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menjelaskan, setidaknya ada tiga pertimbangan utama yang mendasari keputusan DPP PAN dalam menunjuk Uya Kuya untuk menakhodai kepengurusan di wilayah ibu kota.
Pertama, Uya Kuya dinilai memiliki integritas kepribadian yang sangat baik serta rekam jejak sebagai pejuang partai yang loyal. Kedua, ia memiliki komitmen tinggi untuk membesarkan dan mengkonsolidasikan kekuatan PAN di DKI Jakarta. Ketiga, Uya Kuya memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendongkrak suara partai.
Kesimpulan dari seluruh peristiwa tersebut adalah bahwa pemerintah dan parlemen terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program-program seperti MBG maupun dengan memperkuat sistem demokrasi melalui Pilkada langsung.
