Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 17 Juni 2026 | Kasus suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, kembali mendapat sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk memperluas penyidikan dalam kasus dugaan suap yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Desakan tersebut muncul agar penyidik tidak hanya berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dan keterlibatan pihak lain. Sorotan menguat setelah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari berstatus tersangka melontarkan pernyataan bahwa dirinya hanya bertindak sebagai pelaksana dan menyebut adanya “pimpinan berjenjang” saat ditanya mengenai penerima uang.
Pernyataan itu memicu spekulasi publik sekaligus mendorong sejumlah pihak meminta KPK mengusut tuntas rantai komando serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan pengondisian hasil pemeriksaan keuangan daerah. Di tengah proses penyidikan, nama Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, turut menjadi perhatian setelah KPK mengungkap bahwa tersangka lain, Augus Dwianggara alias Angga, pernah menjadi staf ahli anggota DPR yang kini menjabat sebagai Anggota V BPK RI.
Pengamat Intelijen Sri Radjasa menilai penyidik perlu menggali lebih jauh hubungan komunikasi, aliran dana, hingga kemungkinan adanya pihak yang memiliki pengaruh dalam proses pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pernyataan mengenai “pimpinan berjenjang” dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri apakah terdapat pihak lain yang mengetahui, memerintahkan, atau memperoleh manfaat dari dugaan praktik pengondisian audit.
Sementara itu, di Kabupaten Muara Enim, kegiatan keagamaan dan pembangunan berjalan beriringan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan penguatan sektor keagamaan. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Hj Sumarni saat menghadiri acara Haflatul Wada dan Wisuda Tahfidz Pondok Pesantren Ulil Albab Muara Enim.
Keberadaan pondok pesantren diakui pemerintah sebagai pilar strategis yang tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga memperkokoh benteng akhlak masyarakat. Sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan kepesantrenan, Pemkab Muara Enim pada tahun anggaran ini merealisasikan program hibah kendaraan operasional.
Untuk tahap awal, pemerintah daerah menyalurkan sebanyak 6 unit kendaraan operasional kepada pondok pesantren yang memenuhi kriteria. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, ratusan warga Kabupaten Muara Enim memadati kawasan Masjid Agung Muara Enim untuk mengikuti Pawai Obor.
Kegiatan tersebut dilepas oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Kabupaten Muara Enim Ulil Amri SP MM yang hadir mewakili Bupati Muara Enim. Hadir juga dalam kesempatan itu, di antaranya Ketua Pengurus Masjid Agung Muara Enim H Jarmanika AR serta sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkab Muara Enim.
Pawai obor mengambil rute mengelilingi pusat Kota Muara Enim, dimulai dari Masjid Agung Muara Enim, melintasi Pasar Lama, Simpang SDN 6, Jembatan II, Lapangan Merdeka, dan kembali berakhir di Masjid Agung Muara Enim. Sejak usai salat Isya, suasana kota tampak semarak dengan lautan cahaya dari obor bambu tradisional yang dibawa para peserta.
Antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan terlihat begitu tinggi dalam mengikuti kegiatan tahunan yang menjadi bagian dari syiar Islam tersebut. Dalam sambutannya saat melepas peserta pawai, Ulil Amri menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan semangat masyarakat Muara Enim dalam menyambut Tahun Baru Islam.
Kesimpulan, kasus suap di Muara Enim masih dalam proses penyidikan dan membutuhkan perhatian lebih lanjut dari KPK untuk mengungkapkan seluruh kasus tersebut. Sementara itu, kegiatan keagamaan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim berjalan beriringan dan mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
