Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 14 Mei 2026 | Pengelolaan industri kelapa sawit kembali menjadi sorotan di tengah dorongan pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya domestik. Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum Pandu Ekologi Indonesia (Pena) Laurencus Pakpahan dengan jajaran Agrinas Palma Nusantara di Jakarta Selatan.
Pertemuan tersebut membahas pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam mendukung program swasembada pangan dan energi nasional yang tengah didorong pemerintah. Laurencus menyatakan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit perlu dilakukan secara produktif dan berkelanjutan agar mampu memberi dampak ekonomi sekaligus memperkuat pasokan energi alternatif nasional.
Di tengah meningkatnya kebutuhan biodiesel, industri kelapa sawit dinilai memiliki posisi penting dalam mendukung agenda transisi energi. Karena itu, pengelolaan sektor tersebut dinilai memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto juga menyentil para eksportir sawit dan batu bara karena menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di luar negeri, padahal dana tersebut dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Prabowo menegaskan bahwa hasil penjualan mereka dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Prabowo berjanji pemerintahannya akan berpihak kepada rakyat dan mengambil langkah tegas atas segala tindakan kecurangan. Prabowo ingin membuat Indonesia bangkit hingga membuat dunia kaget akan capaian Tanah Air.
Harga Crude Palm Oil (CPO) dan TBS sawit di Sumut mengalami penurunan harga pekan ini. Harga TBS bahkan kini dijual sekitar Rp 3.800an per kg. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemprov Sumut, harga TBS untuk perusahaan bermitra di Sumut periode 13-19 Mei 2026 dipatok sebesar Rp 3.870 per kg.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah yang dia pimpin akan mencegah hasil pengelolaan kekayaan alam bocor ke luar negeri. Dirinya akan menyelamatkan masa depan anak cucu bangsa Indonesia.
Salah satu kebijakan pemerintah yang menahan hasil ekspor terbang ke luar negeri adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam tahap finalisasi.
Kesimpulan, pengelolaan industri kelapa sawit sangat penting untuk mendukung ketahanan energi nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mencegah hasil pengelolaan kekayaan alam bocor ke luar negeri dan menyelamatkan masa depan anak cucu bangsa Indonesia.
