Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 25 April 2026 | Kritik Sajogyo terhadap pembangunan Orde Baru Soeharto menjadi sorotan utama dalam wacana historiografi modern Indonesia. Sebagai seorang sejarawan dan aktivis budaya, Sajogyo menyoroti paradoks antara retorika kemajuan dan realitas ketimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.
Pembangunan yang digembar‑gemborkan pada era 1970‑1990 memang mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat hampir dua kali lipat, infrastruktur jalan raya dan pelabuhan dibangun secara masif, serta program industri berat mendapat dorongan besar. Namun, menurut Sajogyo, angka‑angka makro ini menyembunyikan biaya sosial yang mahal. Ia menilai bahwa kebijakan pembangunan berorientasi pada ekspor dan investasi asing menimbulkan alienasi bagi petani, buruh, dan kelompok marginal lainnya.
Dalam analisisnya, Sajogyo menyoroti tiga dimensi utama. Pertama, kebijakan agraria yang memusatkan kepemilikan lahan pada perusahaan besar dan elite politik. Tanah pertanian tradisional diambil alih lewat program transmigrasi yang seringkali tidak memperhatikan hak‑hak adat. Kedua, penindasan terhadap gerakan sosial dan buruh. Undang‑Undang Ketenagakerjaan yang berpihak pada pengusaha memungkinkan pembatasan serikat pekerja, sementara demonstrasi dijawab dengan tindakan keras aparat. Ketiga, kontrol politik yang meluas melalui Biro Keamanan Negara (BKN) dan intelijen militer, mengekang kebebasan pers serta menutup ruang kritis terhadap kebijakan pembangunan.
Sajogyo juga mengaitkan kebijakan pembangunan dengan kerusakan lingkungan yang semakin terlihat pada akhir era 1980‑an. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, dan reklamasi pantai menimbulkan dampak ekologis yang belum sepenuhnya dipertimbangkan. Menurutnya, “pembangunan yang hanya mengukur kemajuan lewat angka‑angka ekonomi mengabaikan nilai‑nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.”
Berbagai pihak menanggapi kritik tersebut dengan beragam cara. Pendukung Orde Baru menilai bahwa pencapaian makroekonomi yang dicapai pada masa itu memang tidak dapat diabaikan, menekankan stabilitas politik dan keamanan sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan. Sementara kelompok progresif mengapresiasi keberanian Sajogyo mengangkat suara‑suara yang selama ini terpinggirkan.
Pengaruh kritik Sajogyo tidak hanya terbatas pada ranah akademik. Beberapa universitas kini memasukkan kajian kritis tentang Orde Baru dalam kurikulum sejarah modern, memberikan ruang bagi generasi muda untuk memahami kompleksitas periode tersebut. Di sisi lain, pemerintah saat ini mengakui beberapa kebijakan masa lalu yang perlu direformasi, terutama dalam hal agraria dan hak‑hak pekerja.
Secara keseluruhan, kritik Sajogyo membuka dialog penting tentang definisi pembangunan yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta perlindungan lingkungan. Perspektif ini relevan tidak hanya bagi kajian sejarah, tetapi juga bagi perencanaan kebijakan masa depan Indonesia.
Dengan meninjau kembali jejak‑jejak Orde Baru melalui lensa kritis, masyarakat dapat menilai apa yang telah dicapai, apa yang masih harus diperbaiki, dan bagaimana membangun masa depan yang inklusif serta berkelanjutan.
