Politik

Partai Solidaritas Indonesia dan Dinamika Politik di Tahun 2026

×

Partai Solidaritas Indonesia dan Dinamika Politik di Tahun 2026

Share this article
Partai Solidaritas Indonesia dan Dinamika Politik di Tahun 2026
Partai Solidaritas Indonesia dan Dinamika Politik di Tahun 2026

Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 09 Juli 2026 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sorotan setelah komedian Narji bergabung dengan partai ini. Keputusan Narji untuk meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bergabung dengan PSI menarik perhatian banyak pihak. PKS menyampaikan apresiasi kepada Narji atas kontribusinya selama menjadi bagian dari partai sejak 2021 dan menghormati keputusan Narji untuk berpindah partai.

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Komunikasi dan Digital Ahmad Mabruri, perbedaan pilihan politik tidak seharusnya memutus hubungan baik antarsesama. Sementara itu, PSI mengumumkan Narji telah resmi bergabung dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Banten. Pengumuman tersebut disampaikan melalui Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus dalam sebuah kegiatan sunatan massal yang menjadi momentum bergabungnya komedian tersebut.

PSI menilai kehadiran Narji akan memberikan tambahan energi bagi kepengurusan partai di Banten dalam menghadapi agenda politik mendatang, termasuk persiapan menuju pemilihan umum. Partai tersebut juga memandang perpindahan kader dari satu partai ke partai lain sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Di sisi lain, pengamat politik Adi Prayitno menyatakan bahwa nasib PSI dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat tergantung pada Presiden Joko Widodo. Menurut Adi, Jokowi merupakan sosok yang sangat penting dalam dinamika politik PSI dan Gibran. Adi juga menyebutkan bahwa safari politik Jokowi dilakukan dalam rangka memenangkan PSI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

Safari politik Jokowi juga dinilai sebagai pertaruhan politik yang sesungguhnya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan setelah tidak lagi bersama dengan PDI-P. Adi menyatakan bahwa Jokowi ingin memastikan kartu politiknya terus hidup dengan melakukan safari politik.

Dalam kasus lain, Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menjeratnya error in persona dan objecto. Dokter Tifa mengatakan bahwa error in objecto yang dimaksud ialah kekeliruan jaksa terhadap objek yang didakwakan terhadap. Selama ini, kata Tifa, dirinya dan Roy Suryo melakukan penelitian terhadap ijazah digital Jokowi yang diunggah oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi.

Dokter Tifa menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berkomentar apapun terkait ijazah yang diakui Jokowi. Hal ini sebab Jokowi memang tidak pernah mengunggah ijazah miliknya. Kuasa hukum dokter Tifa juga mempersoalkan legal standing Presiden RI ke-7 Joko Widodo sebagai pelapor dalam dakwaan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait kasus keaslian ijazah.

Kesimpulan dari berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik di Indonesia terus bergerak dinamis. Perpindahan kader partai, safari politik, dan kasus hukum menjadi bagian dari proses demokrasi yang terus berjalan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan kehadiran Narji dan peran Jokowi dalam politik menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu terakhir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *