Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 10 Juli 2026 | Pemadaman bergilir listrik telah menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia belakangan ini. Berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, telah mengalami gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas masyarakat, industri, dan layanan publik.
Ironisnya, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Namun, krisis kelistrikan tetap terjadi, bahkan di wilayah-wilayah yang merupakan lumbung batu bara nasional seperti Kalimantan.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kapasitas terpasang pembangkit listrik Indonesia terus bertumbuh, namun ketersediaan batu bara dengan spesifikasi tertentu masih menjadi masalah. Keterlambatan rantai pasok dan tata kelola pengadaan batu bara juga turut memperburuk situasi.
Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Indonesia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi ketahanan pasokan energi nasional. DEM Indonesia juga mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola pasokan batu bara.
Masyarakat dan industri telah merasakan dampak pemadaman listrik, termasuk kerugian bisnis dan korban jiwa akibat keracunan karbon monoksida dari genset. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjamin hak masyarakat atas layanan listrik yang andal dan berkelanjutan.
Untuk mengatasi krisis kelistrikan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas rantai pasok batu bara domestik dan tata kelola pengadaan batu bara. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada batu bara.
Koalisi Bersihkan Indonesia Kalimantan mendesak pemerintah untuk mengungkap penyebab krisis kelistrikan secara terbuka dan melakukan audit independen terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan tata kelola kelistrikan. Hasil audit harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas negara.
Dalam menghadapi krisis kelistrikan, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan krisis kelistrikan dapat diatasi dan masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang andal dan berkelanjutan.
