Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 03 Mei 2026 | Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 kembali menegaskan peran strategis pendidikan nasional sebagai pilar utama pembangunan manusia Indonesia. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), H. Isfan Fajar Satrio, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia jauh lebih menentukan kemajuan bangsa dibandingkan kekayaan alam semata. “Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena memiliki sumber daya alam, tetapi karena memiliki manusia yang unggul, berintegritas, dan berkarakter kebangsaan,” ujarnya dalam sambutan resmi pada upacara Hardiknas di Jakarta.
Isfan menyoroti empat tantangan utama yang masih menghambat pendidikan nasional: kesenjangan akses dan mutu antar wilayah, ketimpangan fasilitas, lemahnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan pasar kerja, serta belum optimalnya pendidikan karakter. Menurutnya, agenda pemerataan akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan karakter Pancasila, serta pengembangan riset dan inovasi harus menjadi prioritas pemerintah.
Di Jawa Barat, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, anggota DPR RI sekaligus Rektor Universitas Ummi Bogor, menambahkan perspektif holistik dalam pembangunan manusia. Dalam pelatihan Pelaku Didik ke-43 di Pondok Pesantren Al‑Zaytun, Indramayu, ia menekankan bahwa pendidikan harus mencakup dimensi intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan moral. “Pendidikan modern tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi harus melahirkan pemimpin, inovator, ilmuwan, dan entrepreneur yang tetap berpegang pada identitas kebangsaan dan nilai keislaman,” kata Rokhmin.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, juga menyoroti pentingnya penguatan peran guru serta percepatan digitalisasi dalam menjawab tantangan pendidikan nasional. Ia menegaskan, “Guru adalah fondasi utama transformasi pendidikan. Tanpa guru yang kompeten, upaya pemerataan kualitas tidak akan maksimal,” sambil menyoroti kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memberikan apresiasi kepada ribuan guru yang telah berjuang di lapangan. Dalam pernyataannya, ia menekankan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara—asah, asih, asuh—sebagai landasan moral pendidikan. “Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuhkembangkan fitrah manusia, bukan sekadar transfer ilmu,” ujar Menteri sambil memaparkan inisiatif pembelajaran berbasis coding di sekolah‑sekolah menengah.
Berbagai agenda konkrit telah dirumuskan oleh PKP, DPR, dan Kementerian untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi:
- Pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh provinsi, termasuk daerah 3T, melalui peningkatan infrastruktur dan penyediaan perangkat digital.
- Penguatan karakter Pancasila melalui kurikulum terintegrasi yang menekankan nilai kebangsaan, toleransi, dan etika.
- Peningkatan kompetensi guru dan dosen melalui program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan insentif kinerja.
- Link and match antara institusi pendidikan dan dunia kerja melalui magang terstruktur, kurikulum berbasis industri, dan pusat karir kampus.
- Pengembangan riset dan inovasi nasional dengan dana khusus untuk proyek kolaboratif antara universitas, lembaga riset, dan sektor swasta.
Semua pihak sepakat bahwa pendidikan nasional bukan hanya urusan sekolah atau ijazah, melainkan strategi besar bangsa untuk membentuk manusia cerdas, sehat, berkarakter, produktif, dan berdaya saing global. Dengan mengintegrasikan kebijakan pemerataan, kualitas, dan karakter, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan visi menjadi negara maju yang berkeadilan sosial.
Ke depan, implementasi agenda tersebut akan terus dipantau oleh Komisi IV DPR, Kementerian Pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat. Harapannya, setiap anak Indonesia, baik di kota maupun desa, dapat merasakan manfaat pendidikan yang merata, relevan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nasional.
