Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 14 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal, akhirnya memperoleh penyelesaian damai terkait masalah mobil listrik BYD Seal Premium yang ia miliki. Penyelesaian ini dicapai setelah serangkaian komunikasi intensif antara konsumen, dealer, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan pihak BYD Indonesia. Kepala Hubungan Pemerintah dan Publik PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menegaskan bahwa semua pihak telah sepakat menyelesaikan persoalan secara baik dan damai.
Kasus ini bermula pada Desember 2025, ketika Akbar Faizal membeli BYD Seal Premium di dealer resmi di kawasan Sudirman, Jakarta. Tak lama setelah pembelian, kendaraan menunjukkan gejala tidak stabil saat dikendarai, yang Akbar gambarkan sebagai “oleng” atau “joget”. Kondisi tersebut mengganggu kenyamanan dan menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan.
Menurut kronologi yang diungkapkan oleh Akbar melalui akun Instagram @akbarfaizal68, pada akhir 2025 mobil tersebut terlibat kecelakaan ringan saat dikendarai oleh anaknya. Kecelakaan menyebabkan kerusakan signifikan pada bagian roda, yang selanjutnya memicu serangkaian perbaikan yang berlarut-larut.
Berikut rangkaian peristiwa penting yang terjadi:
- Desember 2025 – Pembelian BYD Seal Premium; kendaraan mengalami gejala “oleng”.
- Desember 2025 – Kecelakaan ringan melibatkan anak Akbar; kerusakan pada roda.
- Januari‑Februari 2026 – Mobil dibawa ke bengkel resmi; dealer menyarankan penggantian roda, namun konsumen menunda perbaikan untuk mengurus klaim asuransi secara mandiri.
- Februari 2026 – Proses klaim asuransi terhambat; mobil tetap dipakai meski roda masih bermasalah, mengakibatkan kondisi memburuk.
- Maret 2026 – Akbar menunda pembayaran cicilan kredit karena kendaraan tidak dapat digunakan secara normal.
- April 2026 – Akbar menghentikan pembayaran cicilan dan melayangkan somasi kepada dealer, perusahaan pembiayaan Clipan Finance, dan Asuransi MAG.
- 14 April 2026 – Luther Panjaitan mengonfirmasi bahwa diler telah berkomunikasi langsung dengan semua pihak, dan penyelesaian telah dicapai secara damai.
Selama proses penanganan, Akbar menilai adanya “saling lempar tanggung jawab” antara dealer, bengkel, perusahaan pembiayaan, dan asuransi. Ia mengkritik lambatnya respons dan kurangnya koordinasi, yang menyebabkan mobil tidak jelas statusnya selama lebih dari dua bulan. Akibatnya, ia menunda pembayaran cicilan, bahkan sempat menerima surat peringatan dari pihak leasing.
Menanggapi keluhan tersebut, Luther Panjaitan menyampaikan bahwa BYD Indonesia telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan purna jual. “Kami mengapresiasi keterbukaan semua pihak, sehingga kini telah mencapai penyelesaian secara baik dan damai antara konsumen, dealer, asuransi, dan leasing,” ujar Luther dalam pernyataan resmi yang diterima media pada Selasa (14/4/2026). Ia menambahkan bahwa BYD akan terus mendorong dealer untuk memberikan respons cepat dan penanganan optimal pada setiap keluhan konsumen.
Dalam pertemuan terakhir antara BYD, dealer, dan pihak asuransi, disepakati penggantian komponen roda yang rusak dan penyelesaian klaim asuransi secara tuntas. Akbar Faizal menyatakan kepuasannya atas hasil tersebut dan menegaskan bahwa ia telah melunasi sisa cicilan setelah kendaraan kembali layak pakai.
Kasus ini menjadi contoh penting bagi industri otomotif listrik di Indonesia, terutama dalam hal layanan purna jual dan manajemen klaim asuransi. Pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang cepat menuntut standar layanan yang tinggi, agar konsumen tidak merasa dirugikan ketika menghadapi masalah teknis atau insiden seperti kecelakaan.
Dengan penyelesaian damai ini, BYD berharap dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan memperbaiki proses internal antara dealer, bengkel, dan mitra keuangan. Luther Panjaitan menutup pernyataannya dengan menekankan komitmen perusahaan untuk “penyelesaian cepat dan tepat” serta menghindari miskomunikasi di masa depan.
Secara keseluruhan, kasus BYD Seal milik Akbar Faizal menunjukkan pentingnya koordinasi lintas pihak dalam menangani keluhan kendaraan listrik, serta perlunya transparansi dan responsivitas yang lebih baik dari semua stakeholder.
