Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 07 Juli 2026 | Kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dituding terlibat dalam kasus tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang tentang penangkapan Nanik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah masukan kepada Kepala BGN untuk memperbaiki tata kelola Program MBG. Pembahasan masukan tersebut dilakukan pada pertemuan dengan Kepala BGN di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat.
Beberapa masukan yang disampaikan Mendikdasmen antara lain bagaimana memperbaiki penyaluran Program MBG agar lebih tepat sasaran dan efektif, serta memungkinkan penerima Program MBG hanya para murid yang benar-benar membutuhkan. Mendikdasmen juga mendiskusikan penyaluran Program MBG di wilayah 3T yang secara kondisi geografis memiliki tantangan tersendiri.
Sementara itu, Polres Pamekasan terus mendalami laporan dugaan penyelewengan yang menyeret nama Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif. Polisi akan meminta klarifikasi sejumlah kepala SPPG untuk melengkapi tahapan penyelidikan.
DPR RI mendukung penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif pada kasus dugaan korupsi Program MBG. Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim menyatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus MBG merupakan dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026. Kejaksaan Agung telah menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam perkara tersebut.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa pemerintah harus serius dalam menangani kasus korupsi MBG dan memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
