Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 01 Mei 2026 | Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan tengah menggarap konsep Rupiah syariah sebagai upaya memperkuat kedaulatan moneter negara. Ide ini muncul menjelang potensi pelemahan nilai tukar rupiah pada bulan Mei, yang diprediksi akan berada di rentang 15.000-15.500 per dolar AS. Di tengah fluktuasi pasar global, otoritas moneter berusaha menciptakan instrumen keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah sekaligus menambah diversifikasi cadangan devisa.
Rupiah syariah direncanakan menjadi bentuk mata uang digital yang berbasis pada teknologi blockchain, namun tetap mematuhi kaidah ekonomi Islam yang melarang riba, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang tidak jelas. Sistem ini memungkinkan transaksi lintas‑batas dengan biaya rendah serta meningkatkan inklusi keuangan bagi populasi muslim yang selama ini enggan menggunakan layanan perbankan konvensional.
Beberapa poin kunci yang menonjol dalam rancangan Rupiah syariah meliputi:
- Penjaminan nilai: Pemerintah berkomitmen untuk menautkan Rupiah syariah dengan cadangan devisa yang solid, termasuk emas dan mata uang konvensional, guna menghindari volatilitas berlebih.
- Pengawasan syariah: Dewan Syariah Nasional (DSN) akan memantau kepatuhan produk keuangan ini terhadap prinsip syariah, termasuk mekanisme likuiditas dan penetapan tarif.
- Integrasi teknologi: Penggunaan blockchain diharapkan meningkatkan transparansi, keamanan, dan kecepatan penyelesaian transaksi.
Implementasi Rupiah syariah diproyeksikan secara bertahap. Tahap pertama akan melibatkan pilot project di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, dengan melibatkan perbankan syariah terkemuka serta fintech yang memiliki lisensi operasional. Pada fase lanjutan, Rupiah syariah dapat diperdagangkan di pasar valuta asing (FX) dan menjadi bagian dari cadangan devisa resmi.
Para pengamat ekonomi menilai langkah ini strategis. Menurut analis dari lembaga riset ekonomi, diversifikasi instrumen moneter dapat mengurangi tekanan inflasi yang dipicu oleh fluktuasi nilai tukar. Selain itu, keberadaan Rupiah syariah berpotensi menarik investasi asing yang mengutamakan kepatuhan syariah, khususnya dari negara-negara di Timur Tengah.
Namun, tantangan tidak sedikit. Salah satunya adalah kebutuhan regulasi yang jelas untuk mengatur tokenisasi mata uang, perlindungan konsumen, serta interoperabilitas dengan sistem perbankan konvensional. Selain itu, edukasi publik menjadi krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap mata uang digital baru ini.
Sejumlah kebijakan pendukung telah disiapkan, antara lain:
- Pembentukan kerangka hukum khusus tentang aset digital berbasis syariah.
- Penyediaan insentif fiskal bagi perusahaan fintech yang mengembangkan platform Rupiah syariah.
- Kolaborasi dengan lembaga keuangan internasional untuk standar keamanan siber.
Dengan langkah tersebut, Indonesia berharap tidak hanya menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi juga memperkuat posisi sebagai pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Pada akhirnya, Rupiah syariah dapat menjadi simbol nyata kedaulatan moneter yang modern, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat.
Jika berhasil, inovasi ini dapat membuka peluang bagi negara lain untuk mengadopsi model serupa, sekaligus menambah daya saing Indonesia di pasar global. Namun, realisasi penuh Rupiah syariah masih membutuhkan koordinasi intensif antara regulator, industri, dan masyarakat luas.
