Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 01 Juli 2026 | Industri otomotif dan konsumen masih menunggu kepastian terkait insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan kepastian kebijakan diperlukan agar pasar tidak tertahan dan industri tetap bergerak.
Menurut dia, ketidakjelasan skema insentif berpotensi membuat masyarakat menunda keputusan pembelian, yang pada akhirnya dapat menekan kinerja industri otomotif nasional. Pemerintah menyiapkan skema insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan persoalan guru non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama. Selain mengusulkan pemberian insentif bagi guru yang belum bisa diangkat, pemerintah juga akan memprioritaskan sekitar 18.000 guru honorer pada formasi ASN mendatang.
Pemerintah juga mengusulkan pemberian insentif tambahan sebesar Rp 1,5 juta bagi guru madrasah non-ASN. Usulan tersebut sebelumnya telah disetujui dalam rapat Kemenag bersama Komisi VIII DPR.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa akun-akun yang mengklaim adanya penyaluran bantuan insentif bagi guru ASN, PPPK, hingga guru honorer sebesar Rp2,5 juta bukan akun resmi pemerintah dan tidak memiliki hubungan dengan program bantuan yang dikelola kementerian.
Pemerintah memang memiliki program bantuan bagi tenaga pendidik, namun penyalurannya ditujukan kepada kelompok tertentu, antara lain guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, serta guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau belum berkualifikasi S1/D4.
Kesimpulan: Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif dan menyelesaikan persoalan guru non-ASN di lingkungan Kementerian Agama. Insentif kendaraan listrik dan guru honorer menjadi sorotan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri dan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
