Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 15 April 2026 | Pengamat politik senior Saiful Mujani kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 10 April 2026 dengan tuduhan makar. Laporan tersebut diajukan oleh Direktur Eksekutif Merah Putih Strategik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, yang menilai pernyataan Mujani dalam sebuah acara halalbihalal sebagai ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo secara tidak konstitusional.
Saiful Mujani menolak keras tuduhan itu. Ia menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan merupakan bentuk “political engagement” atau keterlibatan politik yang berada dalam ruang kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Menurutnya, sikap politik merupakan tingkat dasar di bawah partisipasi politik, dan partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. “Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi!” ujarnya dalam keterangan yang diterima media pada 6 April 2026.
Dalam penjelasannya, Mujani merinci beberapa wujud partisipasi politik yang sah, antara lain:
- Memilih dalam Pemilu
- Berpartisipasi dalam kampanye
- Menyumbang kepada partai atau calon
- Menghadiri demonstrasi atau aksi damai
- Melakukan mogok atau sabotase secara non‑kekerasan
Ia menegaskan bahwa semua bentuk tersebut dilindungi konstitusi selama dilakukan secara damai. Oleh karena itu, pernyataan yang ia sampaikan di depan publik, termasuk ajakan untuk menilai kinerja Presiden Prabowo, tidak dapat dikategorikan sebagai makar. “Jika sikap politik yang dilindungi konstitusi dianggap makar, berarti makarnya dijamin oleh UUD. Pastilah tidak,” kata Mujani.
Pernyataan Mujani muncul setelah Presiden Prabowo menuduh sejumlah pengamat tidak patriotik, mengklaim mereka dibiayai asing, dan menyatakan akan menertibkan mereka berdasarkan informasi intelijen. Tidak lama setelah itu, terjadi insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, yang dipandang sebagai respons aparat terhadap pernyataan Presiden. Mujani menginterpretasikan insiden tersebut sebagai contoh penindasan terhadap kebebasan berpendapat.
Reaksi publik beragam. Sebagian menganggap laporan makarnya berlebihan dan mengancam ruang kebebasan berekspresi. Kelompok akademisi, termasuk Ali Kabiay, menilai bahwa akademisi harus berperan aktif dalam edukasi publik mengenai batas antara kritik politik dan tindakan pemberontakan. Sementara itu, kalangan elit politik menilai bahwa laporan tersebut mencerminkan upaya mengekang dissent dalam kerangka hukum yang masih dipertanyakan.
Pihak Istana memilih untuk tidak terlibat langsung dalam perseteruan hukum ini, melainkan memusatkan perhatian pada agenda pembangunan nasional. Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak ingin memperpanjang perdebatan hukum yang dapat mengalihkan fokus publik dari program-program utama.
Secara legal, dakwaan makar diatur dalam KUHP, namun revisi terbaru menambahkan unsur niat menggulingkan pemerintah melalui cara-cara yang melanggar konstitusi. Penilaian apakah pernyataan verbal Mujani memenuhi unsur tersebut menjadi tugas aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Hingga kini, belum ada keputusan final terkait kasus ini.
Kasus ini menyoroti ketegangan antara kebebasan berpendapat dan keamanan negara di era demokrasi Indonesia. Jika penegakan hukum terlalu keras, risiko erosi kebebasan sipil akan meningkat. Sebaliknya, penanganan yang terlalu lunak dapat membuka celah bagi upaya subversif yang nyata. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak—pemerintah, lembaga hukum, serta masyarakat sipil—untuk menemukan keseimbangan yang memadai.
Dengan terus berkembangnya dinamika politik menjelang pemilihan umum berikutnya, kasus Saiful Mujani menjadi salah satu indikator utama bagaimana Indonesia mengelola batasan antara kritik politik yang sah dan ancaman terhadap stabilitas negara.
