Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 17 April 2026 | Insiden foto-foto di tikungan berbahaya Panorama I Sitinjau Lauik, Padang, Sumatera Barat, yang memicu heboh di media sosial, ternyata berakar dari serangkaian miskomunikasi antara pihak pengawal dan rombongan pejabat. Pada 6 April 2026, sebuah rombongan yang dipimpin oleh jajaran Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, termasuk mantan anggota DPR RI Arteria Dahlan, melakukan perjalanan kerja menuju Kota Solok. Saat melintasi kelok Sitinjau Lauik, rombongan tersebut berhenti di tengah jalan dan melakukan sesi foto, mengakibatkan kemacetan pada kendaraan lain, terutama truk-truk besar yang harus menunggu.
Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad, menjelaskan bahwa pengawalan yang diberikan oleh satuan patroli lalu lintas (Satlantas) dilakukan oleh Briptu SAN dan Bripda SA. Menurutnya, koordinasi awal antara pihak PT Pusri dengan pengawal memang ada, namun terputus akibat gangguan jaringan. Akibatnya, petugas mengira rombongan hanya akan mengambil jalur kanan untuk berbelok, sementara rombongan malah memanfaatkan kesempatan untuk turun dan berfoto.
“Pada pukul 09.00 WIB, ketika rombongan mendekati Sitinjau Lauik, ada arahan untuk mengurangi kecepatan dan mengambil belokan ke kanan,” ujar Mas’ud dalam konferensi pers pada 15 April 2026. “Namun karena sinyal terputus, kami tidak menerima konfirmasi lebih lanjut, sehingga petugas mengira ada kebiasaan memberikan minuman atau cendera mata di titik tersebut. Padahal, rombongan langsung turun dan mengadakan sesi foto di jalur utama.”
Petugas kemudian turun dari kendaraan patroli untuk mengatur lalu lintas, meski arus kendaraan pada saat itu masih tergolong sepi. Mas’ud menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), anggotanya akan dikenai tindakan disiplin sesuai peraturan. “Ini baru pemeriksaan awal. Jika dalam penyelidikan lanjutan terdapat pelanggaran, kami akan bertindak tegas,” tegasnya.
Video yang memperlihatkan rombongan berhenti dan berfoto dengan latar belakang jurang menanjak segera menyebar di platform digital, memicu kecaman publik. Banyak netizen menilai tindakan tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga mengancam keselamatan karena lokasi tersebut dikenal sebagai “tikungan viral” yang rawan kecelakaan.
Menanggapi sorotan tersebut, Iptu Akbar Kharisma Tanjung, Kasat Lantas Polres Solok, diumumkan dimutasi ke posisi PS Panit I Sitatib Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar melalui surat telegram mutasi ST/237/IV/KEP./2026 dan ST/238/IV/KEP./2026 tertanggal 15 April 2026. Mutasi ini terjadi bersamaan dengan rotasi jabatan lain di Polres Solok, termasuk Kasat Reskrim. Humas Polres Solok, AKP Edy Yuhendra, menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam struktur organisasi Polri, bukan semata-mata sanksi atas insiden.
Sementara itu, Kapolres Mas’ud Ahmad juga menyampaikan permintaan maaf resmi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak. “Kami minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Insiden ini akan menjadi evaluasi internal untuk memperbaiki koordinasi dan penerapan SOP ke depan,” katanya pada 14 April 2026.
Kasus ini menambah deretan kontroversi yang melibatkan eks anggota DPR dan pejabat bisnis dalam kegiatan resmi. Arteria Dahlan, yang sebelumnya menjadi sorotan publik terkait beberapa isu, kini terlibat dalam insiden yang menyoroti tanggung jawab penggunaan fasilitas publik dan pengawalan keamanan. Meskipun tidak ada laporan pelanggaran hukum terhadap anggota rombongan, pertanyaan mengenai etika dan prosedur keamanan tetap menjadi fokus wacana publik.
Pengawasan internal Polri melalui Propam Polda Sumbar sedang menelusuri semua aspek kejadian, termasuk rekaman video, log komunikasi, dan laporan saksi. Hasil akhir penyelidikan diharapkan akan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengawalan serta penegakan disiplin bagi petugas yang melanggar prosedur.
Secara keseluruhan, insiden foto-foto di Sitinjau Lauik menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan komunikasi sederhana dapat bereskalasi menjadi permasalahan publik yang menuntut pertanggungjawaban. Dengan mutasi pejabat tinggi dan komitmen evaluasi internal, aparat diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keamanan di wilayah rawan seperti Sitinjau Lauik.
