Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 23 April 2026 | Jakarta, 22 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perubahan struktural signifikan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mencabut dua pejabat eselon I sekaligus. Dirjen Anggaran, Luky Alfirman, dan Dirjen Strategi Ekonomi serta Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, resmi diberhentikan mulai Selasa, 21 April 2026. Keputusan ini diumumkan secara terbuka saat Purbaya menemui media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.
Purbaya menegaskan bahwa pemecatan tidak bersifat menghukum, melainkan langkah strategis untuk menata kembali kepemimpinan pada direktorat yang memegang peranan penting dalam penyusunan anggaran negara dan kebijakan fiskal. “Istirahat dulu. Nanti kami cari tempat yang pas untuk mereka,” ujar Purbaya dengan nada tenang, menambah bahwa proses penempatan kembali akan melalui kajian mendalam sesuai kompetensi masing‑masing.
Selama transisi, operasional Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSK) ditangani oleh Pelaksana Harian (Plh) yang telah ditunjuk. Kedua Plh sudah aktif sejak sore hari sebelum keputusan resmi diumumkan, memastikan tidak ada jeda dalam pelaksanaan tugas strategis kementerian.
Pembentukan Plh ini menjadi langkah sementara sambil menyiapkan proses seleksi pengganti permanen. Purbaya menginformasikan bahwa tiga kursi eselon I kini kosong: Dirjen Anggaran, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) yang sebelumnya ditinggalkan oleh Masyita Crystallin. Kandidat terbaik untuk mengisi ketiga posisi tersebut sedang diseleksi secara intensif.
- Proses seleksi akan melibatkan penilaian kompetensi teknis, rekam jejak kebijakan, dan integritas.
- Daftar calon yang terpilih akan diajukan secara kolektif kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan akhir.
- Target penyelesaian penempatan jabatan diharapkan selesai pada awal atau pertengahan Mei 2026.
Selain penunjukan Plh, Kemenkeu juga melakukan pengisian lima jabatan eselon II melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2026. Pengangkatan ini mencakup posisi di Sekretariat Jenderal hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, memastikan struktur organisasi tetap stabil meski terjadi pergantian di tingkat atas.
Penggantian dua Dirjen ini menimbulkan spekulasi mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Purbaya menolak memberikan rincian lebih lanjut, namun menegaskan bahwa langkah ini diambil demi meningkatkan efisiensi dan sinergi kebijakan fiskal serta anggaran negara. Ia menambahkan bahwa penilaian kinerja kedua pejabat tersebut telah dilakukan secara menyeluruh, dan keputusan istirahat sementara dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi penataan kembali peran yang lebih optimal.
Pengamat kebijakan publik mencatat bahwa perombakan ini dapat menjadi sinyal perubahan arah dalam pengelolaan keuangan negara, terutama menjelang penyusunan APBN 2027. Dengan menempatkan kembali tenaga ahli di posisi yang lebih sesuai, diharapkan kebijakan fiskal dapat lebih responsif terhadap tantangan ekonomi domestik dan global.
Secara internal, Kemenkeu melaporkan bahwa tidak ada gangguan signifikan pada proses penganggaran yang sedang berjalan. Tim teknis DJA terus menyusun draft anggaran, sementara DJSK tetap memantau perkembangan strategi ekonomi makro. Kedua tim berkoordinasi erat dengan Plh untuk memastikan kelancaran operasional.
Langkah Purbaya ini juga mendapat perhatian dari kalangan politikus dan partai koalisi, yang menilai bahwa proses penempatan kembali harus transparan dan mengedepankan prinsip meritokrasi. Harapan utama adalah agar pengisian kembali jabatan eselon I tidak menimbulkan kekosongan kebijakan yang dapat menghambat implementasi program prioritas pemerintah.
Kesimpulannya, pergantian Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi serta Fiskal menandai fase baru dalam dinamika kepemimpinan Kemenkeu. Dengan penunjukan Plh dan proses seleksi yang sedang berlangsung, kementerian berkomitmen menjaga stabilitas kebijakan fiskal sambil menyiapkan penempatan kembali bagi pejabat yang diberhentikan. Keputusan ini diproyeksikan selesai pada pertengahan Mei 2026, menjelang penyusunan anggaran tahunan berikutnya.
