Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 17 Juni 2026 | Pemadaman listrik bergilir di Jawa dan Bali akhir-akhir ini telah menjadi sorotan dari berbagai pihak. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai bahwa penurunan stok batu bara pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan konsekuensi dari kesalahan pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara 2026 oleh pemerintah.
Menurut Singgih, persoalan bermula ketika pemerintah mengubah arah kebijakan produksi batu bara nasional. Sebelumnya, dalam RKAB tiga tahunan, pemerintah menetapkan rencana produksi sebesar 922 juta ton pada 2024, 917 juta ton pada 2025, dan 902 juta ton pada 2026. Namun, pada 2026, pemerintah berupaya menurunkan produksi nasional menjadi sekitar 600 juta ton dengan tujuan menghindari kelebihan pasokan di pasar global.
Hal ini berdampak pada penurunan stok batu bara di beberapa PLTU, terutama di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Singgih mengaku telah menyampaikan kepada pejabat tinggi Kementerian ESDM bahwa kebijakan menekan produksi untuk mendorong kenaikan harga batu bara tidak akan efektif dalam jangka panjang.
Sementara itu, Manager Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Nurmalitasari membenarkan bahwa PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Untuk menjaga distribusi listrik, pihaknya melakukan pemadaman listrik bergilir.
Kementerian ESDM juga telah mencari kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) sekitar 20 juta ton pada tahun ini. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan batu bara PLN.
Dalam beberapa hari terakhir, pemadaman listrik bergilir telah terjadi di beberapa wilayah di Jawa dan Bali, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Pemadaman listrik ini dilaporkan terjadi di sejumlah kecamatan di Kota Bandung dan juga dirasakan warga yang tinggal di wilayah Bandung Raya.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan PLN perlu bekerja sama untuk meningkatkan pasokan batu bara dan memastikan keandalan sistem kelistrikan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan produksi batu bara nasional untuk memastikan bahwa kebutuhan energi listrik dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien.
Dalam kesimpulan, pemadaman listrik bergilir di Jawa dan Bali merupakan akibat dari keterlambatan dan perubahan kebijakan RKAB batu bara. Pemerintah dan PLN perlu bekerja sama untuk meningkatkan pasokan batu bara dan memastikan keandalan sistem kelistrikan. Dengan demikian, kebutuhan energi listrik dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien, dan masyarakat dapat menikmati listrik yang stabil dan handal.
