Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 29 April 2026 | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pada Selasa, 28 April 2026, bahwa pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional dengan target ambisius: mengendalikan seluruh sampah di Indonesia dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun. Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung saat beliau meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
TPST BLE Banyumas menonjolkan pendekatan sederhana namun efektif. Dengan teknologi yang tidak terlalu canggih, fasilitas tersebut berhasil mengolah sekitar 574,5 ton sampah per hari, mencakup 77,8% dari total sampah rumah tangga di wilayah itu. Hasil olahan meliputi genteng plastik, paving blok, dan biji plastik yang dapat dijual kembali dengan harga terjangkau, misalnya genteng seharga 7.000‑8.000 rupiah per buah dan paving blok sekitar 2.500 rupiah per meter persegi. Petugas TPST menampilkan contoh produk kepada Presiden, menegaskan nilai ekonomis sampah yang selama ini dianggap limbah.
Presiden Prabowo menilai model TPST BLE sebagai terobosan yang patut direplikasi oleh provinsi, kabupaten, bahkan negara lain. Ia mencatat bahwa hingga kini sudah terdapat 13 kabupaten di Jawa Tengah yang mengadopsi sistem serupa, dan beberapa delegasi asing bahkan mengunjungi Banyumas untuk mempelajari mekanisme tersebut. “Ini contoh banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan negara lain yang datang ke sini,” ujar Prabowo.
Untuk mempercepat penyebaran model ini, pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan langsung kepada daerah yang ingin mengembangkan fasilitas serupa. Prabowo menambahkan, bantuan tersebut mencakup pendanaan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, serta dukungan teknis dalam pengelolaan limbah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar target zero waste to money dapat tercapai pada tahun 2028, khususnya di Banyumas.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyambut tantangan tersebut dengan optimisme. Ia mengusulkan pembangunan 15 TPST tambahan, masing‑masing berkapasitas 10 ton per hari, yang diyakini dapat menurunkan sisa sampah tak terkelola menjadi nol. “Jika saya tambah 15 TPST, maka tahun 2028 saya jamin Banyumas zero waste to money,” katanya.
Selain inisiatif teknis, Presiden Prabowo menekankan pentingnya edukasi masyarakat. TPST BLE mengintegrasikan program edukasi lingkungan bagi warga sekitar, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga partisipan aktif dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Program ini diharapkan menumbuhkan kesadaran akan nilai ekonomi sampah, mengurangi praktik pembuangan sembarangan, dan menurunkan beban biaya penanganan sampah daerah.
Penguatan kebijakan nasional juga terlihat pada rencana regulasi yang akan mengikat semua daerah untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi sederhana namun terukur. Pemerintah berencana mengeluarkan standar operasional prosedur (SOP) yang memuat kriteria kapasitas, pemilahan, dan pemanfaatan hasil olahan. Dengan standar ini, daerah dapat menyesuaikan kebijakan lokal tanpa mengorbankan efektivitas.
Berbagai pihak menilai target dua‑tiga tahun ini sangat menantang namun realistis bila dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektoral terjalin kuat. Akademisi lingkungan menyarankan perlunya data akurat tentang volume sampah, peta lokasi TPST, serta sistem monitoring berbasis digital untuk memastikan capaian target. Sementara sektor swasta diharapkan dapat berperan sebagai mitra investasi, terutama dalam produksi barang berbasis daur ulang seperti genteng plastik dan paving blok.
Dengan menempatkan pengelolaan sampah sebagai agenda utama, Presiden Prabowo tidak hanya menanggapi permasalahan lingkungan yang semakin mendesak, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas lokal. Jika berhasil, Indonesia dapat menjadi contoh regional dalam mengubah limbah menjadi sumber daya, sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan nasional.
