Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 19 April 2026 | Dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung pada akhir pekan lalu, Republik Rakyat China melancarkan veto terhadap resolusi yang meminta pembukaan kembali Selat Hormuz untuk kapal komersial. Keputusan tersebut menimbulkan spekulasi luas mengenai motif di balik veto China, mengingat pentingnya selat sempit itu bagi aliran minyak global dan dinamika geopolitik Timur Tengah.
Pejabat tinggi China secara resmi menyatakan bahwa veto tersebut didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk menghindari tindakan yang dapat memperparah ketegangan di kawasan. Namun, analis politik mengidentifikasi tiga pilar utama yang mendasari langkah itu: dedolarisasi sistem keuangan internasional, dukungan strategis terhadap Iran, serta upaya menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut.
- Strategi dedolarisasi: Beijing telah lama menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan dunia pada dolar AS. Veto ini dipandang sebagai bagian dari rangkaian kebijakan yang mempromosikan penggunaan mata uang alternatif, termasuk yuan, dalam perdagangan energi. Dengan menolak resolusi yang didorong oleh Amerika, China berupaya menegaskan posisi tawar dalam negosiasi moneter global.
- Dukungan kepada Iran: Selat Hormuz merupakan jalur utama ekspor minyak Iran. Penutupan sebagian selat pada awal April 2026 oleh militer Iran menandai peningkatan tekanan terhadap AS yang masih memberlakukan blokade pelabuhan Iran. Veto China mencerminkan solidaritas politik dengan Tehran, sekaligus menolak intervensi yang dianggap melanggar hukum internasional.
- Balancing US hegemony: Amerika Serikat secara konsisten menggunakan resolusi PBB untuk menguatkan posisi militernya di kawasan Teluk Persia. Dengan menolak resolusi tersebut, China mengirimkan sinyal bahwa ia tidak akan menjadi sekutu pasif dalam kebijakan luar negeri Washington, melainkan aktor independen yang menuntut aturan bermain yang lebih adil.
Keputusan itu juga berdampak pada pasar energi internasional. Setelah pengumuman veto, harga minyak mentah naik sekitar 2,5 persen, menandakan kekhawatiran investor akan potensi gangguan suplai. Sementara itu, perusahaan pelayaran besar seperti Hapag-Lloyd dan Maersk menegaskan bahwa mereka akan menunggu klarifikasi keamanan sebelum melanjutkan transit melalui Selat Hormuz.
Iran, yang sempat membuka kembali selat pada 17 April 2026 menyusul gencatan senjata di Lebanon, kembali memperketat kontrol beberapa jam kemudian. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menekankan bahwa pembukaan jalur itu bersifat sementara dan tergantung pada langkah-langkah konkret dari Amerika Serikat terkait blokade pelabuhan Iran. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyambut baik upaya Iran, namun menekankan pentingnya kebebasan navigasi internasional yang dijaga oleh semua pihak.
Para pengamat keamanan maritim mencatat bahwa selain faktor politik, terdapat pertimbangan teknis yang memengaruhi keputusan China. Selat Hormuz memiliki lebar hanya sekitar 33 mil laut pada titik paling sempit, menjadikannya zona rawan konfrontasi. China, dengan kepentingan signifikan dalam impor minyak dari Timur Tengah, menginginkan kestabilan yang dapat dijamin melalui jalur perdagangan yang tidak terganggu oleh konflik militer.
Secara keseluruhan, veto China menegaskan komitmen negara tersebut untuk menata ulang arsitektur keuangan dan keamanan global. Langkah ini menjadi bagian dari agenda lebih luas yang mencakup pembentukan mekanisme pembayaran alternatif, peningkatan kerja sama ekonomi dengan negara-negara non‑Barat, dan penegasan kedaulatan dalam urusan internasional.
Dengan dinamika yang terus berubah, dunia menanti respons selanjutnya dari Amerika Serikat dan Iran. Apakah tekanan ekonomi dan diplomatik akan memaksa Washington mengubah kebijakan blokade, ataukah China akan melanjutkan upaya dedolarisasi yang menantang dominasi dolar? Hanya waktu yang akan menjawab, sementara Selat Hormuz tetap menjadi titik fokus utama dalam percaturan geopolitik global.
