Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 05 Mei 2026 | Pemerintah Daerah Yogyakarta secara resmi mengumumkan penutupan sementara terhadap 31 tempat penitipan anak (daycare) yang tidak memiliki izin resmi. Keputusan ini diambil setelah Dinas Sosial Yogyakarta bersama Satpol PP melakukan razia intensif selama dua minggu terakhir, menemukan sejumlah pelanggaran serius mulai dari kurangnya standar kebersihan, minimnya tenaga pengasuh bersertifikat, hingga tidak adanya catatan medis anak.
Razian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk menegakkan regulasi perlindungan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah No. 12/2022 tentang Penyelenggaraan Penitipan Anak. Menurut data Dinas Sosial, sebanyak 78% daycare di wilayah tersebut belum memiliki Surat Izin Operasional (SIO) yang sah, sementara sisanya melanggar ketentuan standar keamanan dan kesehatan.
Para pengelola daycare yang terbukti melanggar hukum akan dikenai sanksi administratif berupa denda hingga Rp50 juta, pencabutan izin operasional, serta pelaporan ke kepolisian untuk proses pidana jika terbukti melakukan kelalaian yang mengancam keselamatan anak. Dalam pernyataannya, Kepala Dinas Sosial Yogyakarta menegaskan, “Kami tidak akan mentolerir praktik penitipan anak ilegal yang mengabaikan hak dasar anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.”
Penutupan sementara ini juga berdampak pada ribuan orang tua yang mengandalkan layanan tersebut. Banyak orang tua mengaku terkejut dan khawatir akan ketersediaan alternatif yang memenuhi standar. Sebagai respons, Dinas Sosial berjanji akan mempercepat proses perizinan bagi daycare yang sudah memenuhi persyaratan, serta menyediakan daftar daycare resmi yang telah terverifikasi melalui portal resmi pemerintah.
Berikut langkah-langkah yang diambil oleh otoritas setempat dalam menindak daycare ilegal:
- Identifikasi dan verifikasi data semua daycare yang beroperasi di Yogyakarta.
- Pengiriman surat peringatan kepada pemilik yang belum memiliki izin.
- Pelaksanaan razia bersama Satpol PP dan tim medis untuk memeriksa kondisi fisik dan kebersihan fasilitas.
- Pencatatan temuan pelanggaran dan pembuatan laporan rekomendasi sanksi.
- Penutupan sementara fasilitas yang melanggar serta penetapan jadwal inspeksi ulang.
Para ahli anak menilai keputusan ini sebagai langkah penting untuk menegakkan hak anak. Dr. Anita Suryani, pakar perlindungan anak di Universitas Gadjah Mada, menyatakan, “Keamanan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama. Penutupan daycare ilegal mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah serius dalam melindungi generasi muda.”
Di sisi lain, asosiasi pengelola daycare legal menyoroti perlunya dukungan pemerintah dalam penyediaan pelatihan bagi tenaga pengasuh, serta insentif bagi usaha kecil yang ingin memenuhi standar. Mereka berharap kebijakan ini tidak menimbulkan efek samping berupa kelangkaan layanan yang terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Sejak penutupan, Dinas Sosial telah menyiapkan pusat layanan informasi yang dapat dihubungi oleh orang tua untuk menanyakan status daycare terdekat yang telah terverifikasi. Selain itu, kampanye edukasi mengenai pentingnya memilih daycare berizin juga digencarkan melalui media sosial dan poster di sekolah-sekolah.
Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan. Diharapkan, langkah ini tidak hanya menutup celah bagi penyelenggara tidak berizin, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan penitipan anak secara keseluruhan di Yogyakarta.
Dengan penutupan sementara 31 daycare ilegal Yogyakarta, pemerintah menegaskan tekadnya untuk melindungi anak-anak dari risiko yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan mereka, sekaligus memberi sinyal tegas bagi semua pihak bahwa standar operasional tidak dapat diabaikan.
