Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 05 Mei 2026 | Pada rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengumumkan rencana evaluasi hingga penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Pengumuman ini menimbulkan gelombang perdebatan di kalangan rektor, akademisi, serta legislator, terutama mengingat tingginya jumlah lulusan sarjana dan diploma setiap tahun yang belum dapat terserap secara optimal oleh pasar kerja.
Data kementerian mencatat sekitar 1,7 juta sarjana dan 200 ribu lulusan diploma per tahun. Namun, sektor industri kini menghadapi gejala deindustrialisasi dini, sehingga daya serap tenaga kerja terpuruk. Akibatnya, jutaan lulusan baru harus berjuang mencari pekerjaan, sementara beberapa bidang seperti pendidikan dan kesehatan justru mengalami inflasi tenaga berpendidikan meski masih kekurangan tenaga ahli.
Editorial Media Indonesia menegaskan bahwa universitas bukan sekadar pabrik tenaga kerja. Fungsi perguruan tinggi meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, pengabdian masyarakat, serta pelestarian kebudayaan. Oleh karena itu, penutupan prodi harus didasarkan pada parameter yang komprehensif, bukan semata-mata jumlah lulusan yang diterima perusahaan. Berikut beberapa kriteria yang diusulkan:
- Kontribusi terhadap penelitian dan publikasi ilmiah.
- Potensi inovasi dan wirausaha yang dihasilkan.
- Dampak pada pembangunan daerah dan penguatan budaya lokal.
- Ketersediaan lapangan kerja yang stabil di sektor terkait.
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Wakil Ketua Komisi X Esti Wijayanti, menolak keras wacana penutupan prodi keguruan. Ia menyoroti krisis kekurangan guru, terutama di daerah terpencil, dan mengingatkan bahwa mengurangi program studi pendidikan akan memperburuk situasi. “Guru adalah fondasi utama mencetak generasi berkualitas,” tegas Esti dalam pernyataan tertulisnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendikbud Badri Munir Sukoco berargumen bahwa rasionalisasi prodi diperlukan untuk menyelaraskan output pendidikan dengan kebutuhan industri masa depan. Ia menekankan pentingnya konsep “link and match” yang pernah dipopulerkan pada era Orde Baru, namun kritikus menilai pendekatan tersebut terlalu sempit dan mengabaikan akar masalah ekonomi nasional.
Implikasi penutupan prodi yang terburu‑buruan dapat menurunkan kapasitas riset, mengurangi inovasi, serta menghambat pengembangan solusi sosial yang kompleks. Tanpa memperbaiki iklim investasi dan memperkuat ekosistem ekonomi, mengurangi jumlah lulusan tidak otomatis meningkatkan peluang kerja. Seperti yang diungkapkan dalam editorial, menutup prodi tanpa memperbaiki faktor struktural ibarat “menggaruk kaki untuk mengatasi gatal di kepala”.
Kesimpulannya, debat tentang penutupan prodi mengungkap ketegangan antara kebutuhan pasar kerja, peran strategis pendidikan tinggi, dan urgensi meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Solusi yang berkelanjutan menuntut sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia industri, dengan fokus pada penguatan ekosistem ekonomi serta pemeliharaan ragam disiplin ilmu yang menjadi sumber inovasi masa depan.
