Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 06 Mei 2026 | Sabtu (4/5/2026) menandai peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-30 sekaligus Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-67 di empat wilayah: Badung (Bali), Bungo (Jambi), Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Jepara (Jawa Tengah). Serangkaian upacara seremonial, pidato, dan penandatanganan nota kesepahaman menegaskan peran strategis otonomi dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan.
Di Badung, pihak pemerintah daerah menyoroti upaya memaksimalkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pidato pembuka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengoptimalkan infrastruktur kesehatan, transportasi, serta program kesejahteraan sosial yang didukung dana otonomi.
Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, memimpin upacara di Lapangan Kantor Bupati Bungo. Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,” menekankan kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Al Haris membacakan pidato tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti. Ia menekankan kolaborasi lintas sektor, reformasi birokrasi berorientasi hasil, serta digitalisasi layanan publik. “Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Di Tanah Laut, Bupati Rahmat Trianto memanfaatkan momentum tersebut untuk menandatangani tiga Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, dan Institut Bisnis dan Teknologi (IBITEK). Kerja sama difokuskan pada pengembangan pendidikan, teknologi, dan peningkatan literasi digital. Selain itu, pemerintah kabupaten memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Tanah Laut melalui layanan hukum di Mall Pelayanan Publik, mempermudah akses warga ke bantuan hukum. Penyerahan bantuan keuangan kepada sembilan partai politik serta penghargaan kepada personel Polres Tanah Laut menjadi bagian dari upaya memperkuat institusi demokrasi dan keamanan daerah.
Di Jepara, Bupati Witiarso Utomo menegaskan bahwa otonomi memberi ruang bagi daerah untuk berkembang, sementara pendidikan menjadi kunci utama memanfaatkan peluang tersebut. Anggaran pendidikan 2025 mencapai Rp1,7 miliar melalui program Kartu Sarjana Jepara, menjangkau 2.398 siswa dan mahasiswa. Pada 2026, program Kartu Guru Sejahtera akan meningkatkan kesejahteraan lebih dari 17 ribu guru dengan alokasi Rp25 miliar. Revitalisasi 103 sekolah dari PAUD hingga SMP, distribusi lebih dari seribu perangkat pembelajaran, serta penambahan tiga ribu unit perangkat digital di tahun ini, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam transformasi digital pendidikan. Lebih dari 2.300 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), menegaskan pentingnya kualitas tenaga pendidik dalam pencapaian hasil belajar.
Berbagai kegiatan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mengimplementasikan prinsip otonomi daerah. Peningkatan anggaran, kolaborasi akademik, serta inovasi layanan publik menjadi indikator nyata bahwa Otoda tidak sekadar peringatan simbolis, melainkan platform aksi konkret untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Secara keseluruhan, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menegaskan kembali bahwa otonomi daerah, bila dikelola secara transparan, akuntabel, dan kolaboratif, dapat menjadi pendorong utama pembangunan berkelanjutan, peningkatan layanan publik, dan pencapaian pendidikan berkualitas di seluruh nusantara.
