Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 01 Mei 2026 | Data China semakin menjadi titik fokus perdebatan internasional, menyentuh ranah keamanan nasional, kebijakan perlindungan data, hingga inovasi teknologi. Pada 1 Mei 2026, sebuah komite penasihat di Kongres Amerika Serikat mengungkapkan keprihatinan bahwa Beijing menjalankan kampanye terkoordinasi untuk mengumpulkan data Amerika, mengolahnya dengan kecerdasan buatan, dan memanfaatkannya sebagai aset strategis dalam persaingan ekonomi, politik, serta potensi konflik militer, khususnya terkait Taiwan. Joseph Lin, CEO perusahaan cyber warfare Twenty, menegaskan bahwa China tidak sekadar mencuri data, melainkan membangun arsitektur intelijen berbasis AI untuk keunggulan kompetitif.
Menurut Nigel Cory dari Crowell Global Advisors, China telah menginvestasikan lebih dari satu dekade untuk mengubah data menjadi faktor produksi selevel tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pendekatan ini mencerminkan ambisi China untuk menguasai infrastruktur digital global, termasuk aplikasi, kendaraan otonom, dan layanan berbasis cloud.
Sementara itu, di Eropa, Mahkamah Agung Irlandia memutuskan bahwa transfer data antara TikTok dan entitas di China dapat tetap berlanjut selama proses banding masih berlangsung. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi Uni Eropa dalam mengendalikan aliran data lintas batas, mengingat ketegangan yang terus memuncak antara Washington dan Beijing.
Di sisi lain, kebocoran data yang melibatkan UK Biobank mengingatkan dunia akan kerentanan data kesehatan berskala besar. Meskipun data tersebut tidak memuat informasi identitas pribadi, penjualan data di platform Alibaba menimbulkan keresahan publik. Namun, pihak Biobank menegaskan bahwa hanya sekitar seratus peserta yang mengajukan permintaan penarikan, dan setengahnya saja yang benar‑benar mengundurkan diri, menandakan tingkat kepercayaan yang masih kuat terhadap manfaat riset kesehatan jangka panjang.
China juga meluncurkan kampanye Qinglang 2026 yang menargetkan penyalahgunaan AI, termasuk deepfake, penipuan berbasis suara, dan pelanggaran privasi data. Dinas Administrasi Siber China bersama aparat penegak hukum memperketat regulasi, mewajibkan pelabelan konten AI, serta menuntut pendaftaran dan penilaian keamanan bagi layanan generatif AI. Pelanggaran dapat dikenai denda, penutupan layanan, hingga penyelidikan kriminal.
Langkah-langkah tersebut bertepatan dengan persiapan Pameran Industri Mahadata Internasional China ke‑12 yang dijadwalkan berlangsung di Guiyang pada Agustus 2026. Expo ini menampilkan enam zona pameran seluas 60.000 meter persegi, menyoroti kemampuan komputasi super yang telah melebihi 165 exaflops, dengan 98% beban komputasi diproses secara lokal. Pemerintah Provinsi Guizhou menargetkan wilayah tersebut sebagai pusat pasokan daya komputasi nasional dan inovasi ekonomi digital, memperkuat posisi China sebagai pemain utama dalam ekosistem data global.
Keseluruhan dinamika ini menegaskan bahwa data kini diperlakukan sebagai aset strategis yang memengaruhi kebijakan luar negeri, keamanan siber, dan perkembangan teknologi. Amerika Serikat menuntut langkah lebih tegas untuk melindungi data sensitif, sementara Uni Eropa berupaya menyeimbangkan kebebasan digital dengan keamanan. Di dalam negeri, China memperkuat regulasi untuk mengendalikan penyalahgunaan AI, sambil mempromosikan penggunaan data dalam skala besar melalui acara seperti Big Data Expo. Dampak jangka panjangnya akan tergantung pada kemampuan masing-masing pihak mengelola risiko sekaligus memaksimalkan potensi inovatif data dalam era digital yang semakin terhubung.
