Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 25 April 2026 | Jakarta, 24 April 2026 – Rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali menjadi sorotan utama di parlemen. Fokus utama perdebatan ialah ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) yang saat ini berada pada 4 persen suara sah untuk DPR RI. Berbagai partai politik mengusulkan variasi angka mulai dari 0,3 persen hingga 7 persen, sementara pejabat DPR menekankan perlunya proses yang tidak terburu‑buru.
Latar Belakang dan Kekhawatiran Legislatif
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa lembaga tidak akan mengesampingkan proses legislatif demi kepentingan politik semata. “Kita harus menyusun undang‑undang pemilu yang mendekati sempurna, bukan yang terburu‑buruan,” ujarnya pada Selasa (21/4/2026) di Gedung DPR. Dasco mengingatkan bahwa UU Pemilu sebelumnya beberapa kali digugat Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengakibatkan revisi yang memakan waktu. Ia memperingatkan, “Jika kita terburu‑buruan, risiko gugatan lagi akan muncul, memperlambat implementasi kebijakan.”
Usulan Partai Politik
Berbagai partai mengajukan skema ambang batas yang berbeda:
- NasDem – Ketua DPP NasDem Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan skema single threshold nasional yang bila tidak terpenuhi, otomatis kursi DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi hangus. Ia juga menyoroti opsi berjenjang dengan 6 % nasional, 5 % provinsi, 4 % kabupaten/kota.
- Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan ambang batas berjenjang 5 % untuk DPR RI, 4 % untuk DPRD Provinsi, dan 3 % untuk DPRD Kabupaten/Kota, menekankan keseimbangan antara representasi rakyat dan governability.
- Partai Lain – Beberapa partai lain mengusulkan angka antara 0,3 % hingga 7 %, mencerminkan keinginan mereka untuk mengurangi fragmentasi politik atau meningkatkan kestabilan pemerintahan.
Berikut tabel ringkas usulan partai:
| Partai | Usulan Ambang Batas | Model |
|---|---|---|
| NasDem | 6 % (nasional) – 5 % (provinsi) – 4 % (kabupaten/kota) | Berjenjang & Single |
| Golkar | 5 % – 4 % – 3 % | Berjenjang |
| Partai Lain | 0,3 % – 7 % | Beragam |
Survei Elektabilitas Menjelang Pemilu 2026
Data survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) pada Oktober 2025 memberikan gambaran tentang partai yang berpotensi lolos jika pemilu digelar hari ini. Hasil utama:
- Partai Gerindra – 33,5 % (tertinggi)
- PDI‑Perjuangan (PDI‑P) – 16,4 %
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) – 4,8 %
- NasDem – 4,0 %
Survei ini menegaskan bahwa partai dengan elektabilitas di bawah ambang batas 4 % saat ini berisiko kehilangan representasi di DPR serta DPRD bila skema single threshold diterapkan. Dengan usulan NasDem yang menaikkan angka menjadi di atas 5 %, partai-partai kecil seperti PKS dan NasDem akan semakin tertekan.
Analisis Dampak Terhadap Sistem Partai dan Pemerintahan
Penguatan ambang batas dapat menyederhanakan lanskap partai, mengurangi fragmentasi, dan meningkatkan kemampuannya dalam pembentukan koalisi. Namun, kenaikan yang signifikan juga dapat mengorbankan prinsip representasi rakyat, khususnya suara konstituen di daerah yang memiliki dukungan partai kecil.
Rifqinizamy menekankan bahwa ambang batas yang lebih tinggi “mendorong government effectiveness” dengan menyiapkan parlemen yang lebih stabil. Sementara itu, Doli Kurnia dari Golkar mengingatkan pentingnya prinsip OPOVOV (One Person, One Vote, One Value) agar setiap suara tetap bermakna.
Jika revisi undang‑undang disepakati dengan ambang batas nasional 5,5 % atau lebih, simulasi IPO memperkirakan bahwa hanya tiga partai – Gerindra, PDI‑P, dan satu partai tambahan – yang akan menguasai mayoritas kursi DPR. Hal ini dapat mempercepat proses legislasi tetapi menimbulkan kritik dari kalangan yang menuntut representasi yang lebih luas.
Prospek dan Langkah Selanjutnya
Komisi IX DPR yang membidangi pemilu dijadwalkan menggelar rapat pleno pada pertengahan Mei 2026. Sementara itu, kelompok advokasi masyarakat sipil menyiapkan amandemen konstitusi yang menuntut transparansi dalam penentuan ambang batas.
Dengan dinamika politik yang terus berubah, keputusan akhir tentang ambang batas parlemen akan menjadi penentu utama bagi struktur partai di Indonesia menjelang pemilu 2026.
Secara keseluruhan, perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan pemerintahan yang efektif dan keinginan untuk memastikan semua suara rakyat tercermin secara adil dalam lembaga legislatif.
