Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 23 April 2026 | Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menanggapi sorotan publik mengenai penggunaan anggaran 25 miliar rupiah yang dialokasikan untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur. Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, pada 23 April 2026, ia menegaskan bahwa dana tersebut bersifat akumulatif, mencakup 57 item kegiatan pemeliharaan dan fasilitas penunjang yang tersebar di beberapa lokasi.
Rudy menjelaskan bahwa anggaran ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung, yang mengatur biaya pemeliharaan sekitar dua persen dari nilai aset. Ia menambahkan bahwa sebagian besar anggaran diperlukan untuk memperbaiki instalasi listrik, jaringan air, serta renovasi fisik bangunan yang telah mengalami keausan selama puluhan tahun.
Berikut rangkuman alokasi anggaran menurut data Diskominfo Kaltim:
| Komponen | Anggaran (Rp Miliar) |
|---|---|
| Rehabilitasi ruang kantor gubernur | 6 |
| Rehabilitasi rumah jabatan gubernur | 3 |
| Pemeliharaan rutin | 1,8 |
| Pengadaan perabot dan fasilitas penunjang | 2,2 |
| Renovasi rumah jabatan wakil gubernur | 4,9 |
| Penataan ruang kerja kantor gubernur | 8,2 |
Rudy menegaskan bahwa dana tersebut berasal dari gabungan APBD 2024, APBD murni 2025, dan APBD Perubahan 2025. “APBD kami sekarang tahun 2026, jadi tidak ada kaitannya dengan kebijakan kami saat ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa rumah jabatan merupakan “rumah rakyat Kalimantan Timur” yang harus tetap layak untuk mendukung tugas pemerintahan.
Ketegangan muncul ketika aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat berlangsung pada 21 April 2026. Demonstran menuntut transparansi atas anggaran, serta menyinggung pembelian mobil dinas mewah Range Rover senilai 8,5 miliar rupiah. Rudy menjelaskan bahwa ia menolak bertemu massa dalam situasi yang tidak kondusif karena alasan keamanan dan protokol. Ia menyatakan telah menawarkan dialog melalui perwakilan resmi, namun tawaran tersebut ditolak.
Menurutnya, keamanan publik menjadi prioritas utama. “Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda, siap berdialog, tetapi tidak di tengah kerumunan yang sudah memanas,” kata Rudy. Ia menambahkan bahwa insiden pelemparan botol dan batu ke aparat keamanan memperparah situasi, sehingga ia memilih untuk tidak keluar ke tengah massa.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa penggunaan anggaran berada di bawah pengawasan ketat lembaga auditor, termasuk internal seperti Inspektorat dan DPR, serta eksternal seperti BPK dan BPKP. Proses audit masih berlangsung, dan laporan akhir diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai penggunaan dana.
Demonstrasi yang berlangsung di kantor gubernur Kaltim berujung pada penutupan akses dan peningkatan keamanan. Beberapa jurnalis melaporkan represi, sementara pihak kepolisian menggunakan water cannon untuk membubarkan massa setelah aksi pembakaran kardus dan pelemparan benda ke petugas.
Secara keseluruhan, kontroversi anggaran 25 miliar menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama untuk proyek infrastruktur pemerintahan. Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa semua prosedur telah dilalui, namun menegaskan kebutuhan dialog yang terstruktur antara pemerintah dan masyarakat guna menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.
