Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 14 Juni 2026 | Pemerintah memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk memberikan kepastian mengenai nasib harga BBM di tengah isu yang berkembang di masyarakat.
Masyarakat pengguna Pertalite dan Biosolar dipastikan bisa bernapas lega, karena pemerintah tetap mempertahankan harga eceran saat ini. Menurut Aloysius, harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan.
Pemerintah dalam hal ini Pertamina demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Pertamina memastikan pasokan kedua jenis bahan bakar yang paling banyak dikonsumsi masyarakat ini tetap aman di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Adapun nominal harga jual kepada konsumen masih merujuk pada regulasi dan ketentuan yang telah lama berlaku. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter, dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter, sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Langkah ini mempertegas komitmen BUMN energi tersebut dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara itu, untuk jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green, Pertamina memang telah melakukan pembaruan harga.
Kebijakan penyesuaian harga komoditas nonsubsidi tersebut sudah mulai diberlakukan sejak pertengahan pekan ini. Kenaikan harga Pertamax ini membuat masyarakat beralih ke BBM subsidi, sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU terlihat semakin panjang.
Pengguna bahan bakar non subsidi terutama dari kalangan ekonomi menengah, kini terpaksa beralih ke BBM subsidi, karena tidak sanggup menanggung biaya pengisian bahan bakar yang semakin mahal. Masyarakat berharap pemerintah dapat kembali mengevaluasi kebijakan harga BBM, agar tidak semakin membebani masyarakat.
Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, warga mengaku harus semakin cermat mengatur pengeluaran, termasuk urusan bahan bakar kendaraan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak dari kebijakan harga BBM terhadap masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Guru Besar Ekonomi Mikro Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Eeng Ahman, menilai kenaikan harga Pertamax sebagai langkah korporasi yang rasional, namun pemerintah didesak menjaga proteksi subsidi BBM untuk masyarakat rentan. Menurut Prof. Eeng, fenomena ini adalah konsekuensi logis dari dinamika pasar, di mana kelangkaan dan peningkatan biaya pengadaan barang akan mendorong kenaikan harga.
Khusus untuk barang impor, pelemahan nilai tukar mata uang domestik turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan biaya. Prof. Eeng Ahman menjelaskan bahwa kombinasi lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah secara otomatis meningkatkan struktur biaya impor energi.
Geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pemicu utama kenaikan harga minyak global yang berdampak langsung pada biaya pengadaan BBM. Sebagai entitas bisnis yang beroperasi dalam mekanisme pasar, Pertamina dinilai harus mengambil keputusan penyesuaian harga. Langkah ini krusial untuk menjaga keberlanjutan usaha perusahaan dan menghindari potensi kerugian besar akibat biaya operasional yang membengkak.
Keputusan menaikkan harga Pertamax ini mencerminkan adaptasi korporasi terhadap realitas ekonomi global. Hal ini juga menunjukkan bahwa harga BBM non-subsidi sangat sensitif terhadap perubahan kondisi pasar internasional dan nilai tukar mata uang. Meskipun kenaikan harga Pertamax dianggap rasional, pemerintah diingatkan untuk tidak mengusik keberadaan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
Instrumen subsidi sektor energi saat ini berfungsi sebagai satu-satunya pelindung produktivitas usaha mikro. Prof. Eeng menekankan bahwa subsidi BBM seperti Pertalite dan Biosolar berperan vital sebagai bantalan daya beli masyarakat rentan. Tanpa perlindungan ini, dikhawatirkan akan memicu inflasi pangan yang lebih luas dan berdampak negatif pada perekonomian.
Dampak rambatan atau multiplier effect dari kenaikan harga BBM, terutama pada sektor UMKM, transportasi, dan kuliner, harus dimitigasi. Salah satu cara paling realistis dalam jangka pendek adalah mendorong efisiensi penggunaan BBM di semua lini, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Untuk memutus ketergantungan kronis dari gejolak harga internasional, Prof. Eeng mendorong pemerintah mengambil langkah ekstrem. Percepatan agenda swasembada energi melalui perluasan kilang domestik menjadi solusi jangka panjang yang strategis. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan mengamankan pasokan energi dalam negeri.
Kesimpulan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak dari kebijakan harga BBM terhadap masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Pemerintah harus menjaga proteksi subsidi BBM untuk masyarakat rentan dan mendorong efisiensi penggunaan BBM di semua lini. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan mengamankan pasokan energi dalam negeri.
