Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 27 Juli 2026 | Utang luar negeri Indonesia telah menjadi topik perbincangan hangat akhir-akhir ini. Berdasarkan data terbaru, utang luar negeri Indonesia mencapai $444,4 miliar per Mei 2026, tumbuh 2,1% secara tahunan. Namun, perbandingan dengan negara lain seperti Singapura tidak bisa dilakukan secara langsung karena perbedaan struktur utang dan kemampuan fiskal.
Singapura, misalnya, memiliki rasio utang yang mencapai sekitar 170% dari PDB, tetapi karena sebagian besar utang tersebut digunakan untuk investasi melalui Central Provident Fund (CPF), Government of Singapore Investment Corporation (GIC), dan Monetary Authority of Singapore (MAS), maka Singapura disebut sebagai net creditor, bukan net debtor, dengan peringkat kredit AAA dan aset yang melebihi kewajibannya.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki utang dalam mata uang asing yang membuat nilai utang rentan meningkat ketika nilai tukar rupiah melemah. Oleh karena itu, perbandingan rasio utang antara Indonesia dan Singapura tidak bisa dilakukan secara langsung.
Bank asing juga telah menarik dana keluar dari Indonesia, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa penarikan dana tersebut merupakan repatriasi laba atau pengembalian hasil investasi kepada kantor pusat, bukan karena pesimistis terhadap prospek bisnis di Indonesia.
Pemerintah Indonesia juga telah mempersiapkan penerbitan Panda Bond senilai $1 miliar pada 23 Juli 2026 untuk membiayai utang luar negeri. Penerbitan ini ditargetkan untuk memanfaatkan likuiditas yang besar di pasar Cina dan memperoleh peringkat AAA dari Lianhe Credit Rating.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan membebani APBN. Pemerintah akan meminimalkan penggunaan dana APBN dan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk Special Mission Vehicle (SMV), untuk menyelesaikan utang tersebut.
Dalam kesimpulan, utang luar negeri Indonesia perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas, mempertimbangkan struktur utang, beban bunga, mata uang penerbitan, dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyelesaian utang luar negeri tidak membebani APBN dan memanfaatkan berbagai instrumen untuk meminimalkan dampak negatif.
