Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 19 April 2026 | Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya reformasi PBB dalam orasi kebangsaan pada peringatan ke-71 Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu 18 April 2026. Megawati menilai struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pasca‑Perang Dunia II kini sudah tidak relevan dengan dinamika geopolitik modern.
Dalam sambutannya, ia mengangkat kembali pidato Presiden pertama RI, Soekarno, pada Sidang Umum PBB 1960 berjudul “To Build The World Anew”. Soekarno pada masa itu menyerukan re‑tooling atau pembaruan total terhadap lembaga internasional tersebut, menekankan kesetaraan antarbangsa sebagai agenda utama. Megawati menegaskan bahwa semangat tersebut masih relevan dan harus direalisasikan melalui langkah‑langkah konkret.
Berbagai poin utama yang disampaikan antara lain:
- Penghapusan hak veto bagi lima anggota tetap Dewan Keamanan (AS, Rusia, China, Inggris, Prancis). Menurut Megawati, hak istimewa ini menimbulkan ketimpangan dan menghalangi keputusan kolektif yang adil.
- Pencantuman nilai Pancasila ke dalam Piagam PBB sebagai landasan universal yang menekankan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan.
- Restrukturisasi Dewan Keamanan dengan menambah jumlah anggota tetap dan memperluas representasi wilayah Global South.
- Pemindahan markas besar PBB ke negara yang netral, sehingga tidak lagi terjebak dalam persaingan geopolitik antara kekuatan besar.
Megawati menyoroti contoh‑contoh konflik kontemporer—seperti krisis di Venezuela, ketegangan di Timur Tengah, dan persaingan di Laut Cina Selatan—sebagai bukti kegagalan sistem lama dalam menanggulangi ancaman keamanan global. Ia menekankan bahwa dunia kini memerlukan mekanisme baru yang lebih inklusif dan berbasis nilai bersama, bukan semata kepentingan negara‑negara berkuasa.
Selain itu, Megawati mengusulkan pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika Jilid II sebagai forum strategis untuk memperkuat solidaritas negara‑negara berkembang. Ia percaya bahwa semangat KAA dan Gerakan Non‑Blok dapat menjadi kompas moral dalam merumuskan tatanan dunia yang lebih adil.
Dalam konteks domestik, pemaparan Megawati juga menyentuh isu neokolonialisme modern yang, menurutnya, masih beroperasi melalui mekanisme ekonomi dan politik yang menindas negara‑negara kecil. Oleh karena itu, ia menilai reformasi PBB tidak hanya sebagai agenda luar negeri, melainkan juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
Para pengamat politik menilai bahwa seruan Megawati mencerminkan upaya PDIP untuk menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang berpengaruh dalam diplomasi multilateral. Sementara itu, sejumlah negara anggota PBB, terutama yang tergabung dalam blok Global South, menyambut baik gagasan penghapusan hak veto dan penyisipan nilai-nilai universal yang lebih inklusif.
Meski demikian, tantangan besar tetap ada. Reformasi struktural PBB memerlukan konsensus luas di antara anggota tetap yang memiliki kepentingan strategis. Proses amandemen Piagam, penyesuaian mekanisme keamanan, dan relokasi markas besar memerlukan negosiasi panjang dan dukungan politik yang kuat.
Megawati menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa “dunia kini membutuhkan pemikiran alternatif untuk mewujudkan perdamaian”. Ia mengajak seluruh bangsa Indonesia serta komunitas internasional untuk bersama‑sama mengawal agenda reformasi PBB demi terciptanya sistem global yang lebih adil, berdaulat, dan berkelanjutan.
