Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 06 Juni 2026 | Upaya pemulihan permanen pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat. Setelah Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memperoleh persetujuan DPR RI, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) kini mendorong kementerian dan lembaga segera mengajukan serta mempercepat pencairan anggaran, agar program pemulihan dapat segera berjalan di lapangan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pengajuan anggaran menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat menindaklanjuti kebutuhan program pemulihan.
"Tolong diajukan usulan anggaran sesuai rencana kegiatan renduk ke Menkeu. Makin cepat makin baik sehingga jika sudah ditransfer Kemenkeu, makin cepat kita bergerak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera," kata Tito.
Dorongan tersebut disampaikan seiring fokus yang kini bergeser dari tanggap darurat dan transisi ke program pemulihan permanen. Dalam sejumlah kesempatan, Pos Komando (Posko) Nasional Satgas PRR juga meminta kementerian dan lembaga mempercepat pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026 sekaligus mulai menyusun kebutuhan pendanaan Tahun 2027 agar tidak terjadi jeda pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Berdasarkan data yang ada, sejumlah kementerian dan lembaga telah memasuki tahap proses penganggaran di Kementerian Keuangan maupun telah memperoleh alokasi dalam pagu anggaran. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama.
Percepatan pendanaan menjadi semakin penting karena berbagai program pemulihan telah siap dijalankan. Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan terdampak dilaporkan telah mencapai progres 63 persen dan kegiatan tanam kembali sudah dimulai di sejumlah wilayah Aceh. Di sektor pendidikan, revitalisasi sekolah terdampak terus berlangsung agar siswa tidak lagi belajar di fasilitas darurat.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap juga dipercepat untuk memastikan masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan layak. Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera sendiri menjadi pedoman utama pemulihan permanen selama tiga tahun, yakni periode 2026–2028.
Dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah menyiapkan serangkaian program percepatan untuk membantu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera bangkit dan kembali produktif. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen, dengan fokus pada penguatan akses pembiayaan, perlindungan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja.
Kesimpulan dari upaya pemulihan pascabencana Sumatera adalah bahwa percepatan pengajuan anggaran dan pendanaan menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami keterlambatan. Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat menindaklanjuti kebutuhan program pemulihan.
