Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 19 April 2026 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kembali menjadi sorotan publik usai serangkaian peristiwa yang mencerminkan peran strategis institusi ini dalam bidang pendidikan, kebijakan publik, serta dinamika politik nasional. Mulai dari keberhasilan beasiswa bagi mahasiswa Palestina hingga perdebatan akademisi tentang regulasi algoritma media sosial, serta tudingan politik terhadap dosen UNJ, semua mengukir narasi baru tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi negeri dapat menjadi arena interaksi sosial‑ekonomi yang kompleks.
Mahmoud Ghassan Abdallah Alagha, mahasiswa asal Palestina, menorehkan babak penting dalam sejarah UNJ. Ia merupakan mahasiswa pertama yang memperoleh beasiswa penuh untuk program Magister Pendidikan Bahasa Arab di Fakultas Bahasa dan Seni. Beasiswa tersebut mencakup seluruh biaya kuliah, asrama, dan tunjangan hidup, berkat kerja sama UNJ dengan Rumah Amal Salman serta dukungan resmi Kedutaan Besar Palestina. Wisuda yang dilangsungkan pada 13 April 2026 di GOR UNJ menjadi momen haru, tidak hanya bagi Mahmoud tetapi juga bagi seluruh civitas akademika yang menegaskan komitmen universitas dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada mereka yang terpinggirkan akibat konflik.
“Saya memiliki harapan baru untuk keluarga dan negara saya,” ujar Mahmoud dalam pidatonya, menekankan bahwa gelar yang diraihnya bukan semata milik pribadi, melainkan simbol solidaritas internasional dan kebijakan inklusif UNJ. Pendekatan UNJ yang melibatkan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis, serta Kantor Urusan Internasional, memperlihatkan mekanisme pendampingan yang holistik, mulai dari penyesuaian kurikulum hingga adaptasi budaya.
Sementara itu, di ranah hukum dan teknologi, Prof. Harris Arthur Hedar, Guru Besar Universitas Negeri Makassar, mengkritisi perlakuan impunitas hukum terhadap algoritma media sosial. Dalam konferensi pers di Jakarta, Prof. Harris menegaskan bahwa algoritma tidaklah netral; mereka membawa desain dan konsekuensi yang dapat memicu polarisasi atau kekerasan. Ia mengusulkan agar hukum perdata memperluas konsep kealpaan berat (gross negligence) dan mengkategorikan algoritma sebagai produk berpotensi cacat desain (design defect). Pendekatan ini, bila diadopsi, dapat membuka jalan bagi gugatan class action terhadap korporasi teknologi, sekaligus menyeimbangkan inovasi dengan keadilan sosial.
Pendapat Prof. Harris menarik perhatian kalangan akademis di UNJ, khususnya Fakultas Hukum, yang tengah menyiapkan kurikulum baru tentang hukum siber. Diskusi ini mencerminkan upaya UNJ untuk menjadi pionir dalam memformulasikan kebijakan regulasi digital yang responsif terhadap tantangan era informasi.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menuduh adanya skenario politisasi terhadap kritik yang dilontarkan oleh dosen UNJ, Ubedilah Badrun, bersama pakar Feri Amsari. Menurut Pigai, laporan polisi terhadap keduanya merupakan upaya memojokkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, alih-alih menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Pernyataan tersebut menimbulkan perdebatan sengit di antara pengamat politik dan aktivis HAM, yang menilai bahwa kritik kebijakan seharusnya tidak dapat dipidana.
Kontroversi ini menyoroti peran UNJ sebagai arena diskusi publik, di mana dosen dan mahasiswa dapat mengekspresikan pandangan politik tanpa takut represif. Namun, tudingan terhadap dosen UNJ juga menguji batas kebebasan akademik di tengah iklim politik yang semakin terpolarisasi.
Berbagai inisiatif UNJ dalam tiga bidang utama dapat dirangkum sebagai berikut:
- Pendidikan Internasional: Program beasiswa penuh untuk mahasiswa asing, termasuk skema khusus bagi pengungsi konflik.
- Inovasi Hukum Digital: Kolaborasi dengan fakultas hukum untuk mengembangkan modul hukum siber berdasarkan rekomendasi akademisi seperti Prof. Harris.
- Kebebasan Akademik: Dukungan terhadap hak dosen dan mahasiswa untuk menyuarakan kritik kebijakan publik, selaras dengan prinsip HAM.
Secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa ini menegaskan bahwa Universitas Negeri Jakarta tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, melainkan juga sebagai platform dialog sosial, inovasi kebijakan, dan pertahanan nilai demokrasi. Keberhasilan beasiswa bagi Mahmoud, pemikiran progresif tentang regulasi algoritma, serta dinamika politik internal kampus mencerminkan komitmen UNJ dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Ke depan, UNJ diharapkan dapat memperkuat jaringan internasionalnya, memperdalam kajian hukum digital, serta menjaga ruang kebebasan akademik demi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan berorientasi pada keadilan sosial.
