Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 28 Juli 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah di Indonesia karena tidak memenuhi standar keamanan pangan. Penutupan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diterima masyarakat aman dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan BGN.
Kepala BGN, Sudaryono, memastikan bahwa penghentian sementara operasional SPPG tidak akan mengganggu penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa penerima manfaat yang sebelumnya dilayani oleh SPPG yang dihentikan sementara akan dialihkan ke SPPG lain yang telah memenuhi standar.
Baru-baru ini, Sudaryono melakukan gebrakan dengan memberhentikan ratusan pegawai BGN yang bermasalah, termasuk pegawai non-ASN dan tenaga ahli. Ia juga akan memecat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan BGN karena pelanggaran disiplin, seperti keterlibatan dalam judi online dan penyalahgunaan dana.
Sementara itu, kuasa hukum eks Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, O.C. Kaligis, mengkritik prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap kliennya. Kaligis menilai penangkapan Lodewyk berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan, serta menyoroti adanya kejanggalan administrasi penyidikan.
Di lain pihak, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh dapur penyelenggara program MBG dilarang menggunakan bahan pangan maupun barang bersubsidi. Ia meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut dan melaporkan jika menemukan dapur MBG yang masih menggunakan barang bersubsidi.
Dalam upaya memperkuat tata kelola program MBG, BGN telah menyiapkan mekanisme redistribusi layanan agar peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberlangsungan penyaluran program MBG tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kesimpulan dari berbagai kejadian ini menunjukkan bahwa BGN serius dalam memperbaiki tata kelola program MBG dan memastikan bahwa setiap makanan yang diterima masyarakat aman dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
