Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 08 Agustus 2026 | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa integritas kepala daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Mendagri usai memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Mendagri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan pembinaan sekaligus mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Rakor diselenggarakan melalui kolaborasi antara Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat integritas dan mencegah korupsi.
Mendagri juga menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan guna meminimalkan praktik korupsi. Namun, keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada integritas pribadi setiap kepala daerah. Ia mencontohkan bahwa kepala daerah merupakan figur yang telah melalui proses politik yang panjang dan dikenal oleh masyarakat, sehingga pengawasan tidak mungkin dilakukan setiap saat tanpa henti.
Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk memperkuat integritas, membenahi sistem pemerintahan, dan menjaga diri agar tidak terjerat persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Ia berharap dengan adanya acara ini, pelanggaran hukum dapat berkurang dan kesadaran para kepala daerah tentang pentingnya integritas dapat ditingkatkan.
Integritas kepala daerah dinilai sangat penting dalam mencegah korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Mendagri menekankan bahwa setiap kepala daerah harus menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip antikorupsi dan tidak tergoda melakukan pelanggaran hukum.
Di akhir, Mendagri berharap bahwa dengan upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi, pemerintahan daerah dapat menjadi lebih bersih, efektif, dan akuntabel. Ia juga berharap bahwa para kepala daerah dapat memahami pentingnya integritas dan menjalankan pemerintahan yang berintegritas untuk kepentingan masyarakat.
