Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 20 Mei 2026 | Pemerintah mulai menyiapkan transformasi ekosistem ekonomi haji sebagai bagian dari reformasi besar penyelenggaraan ibadah haji nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil lantaran pemerintah menginginkan aktivitas haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi rakyat.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa Presiden ingin ekosistem haji tidak hanya kuat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia. Setiap tahunnya, lebih dari tiga juta masyarakat menjalankan ibadah umrah dan sekitar 221 ribu jemaah berangkat haji.
Salah satu fokus pemerintah adalah revitalisasi fungsi asrama haji serta pembenahan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Dahnil menilai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena menurutnya, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana haji berpihak pada kepentingan jemaah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional.
Di sisi lain, PT Trias Jaya Agung (TJA), sebuah perusahaan pertambangan di Pulau Kabaena, Bombana, mendadak muncul di pusaran pemberitaan lokal Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini dituding menggunakan hutan lindung untuk kepentingan jalur hauling (pengangkutan) material tambang. Namun, mantan Direktur Utama TJA, Aflan Zulfadli, membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa masalah tersebut sudah lama selesai dan tidak terbukti menggunakan areal hutan lindung.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi harus menjadi tonggak sejarah baru. Ia menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan penyelenggaraan haji yang lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, pemerintah juga melakukan evaluasi menyeluruh fase keberangkatan jemaah haji dari tanah air serta kesiapan layanan di Tanah Suci. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa proses pemberangkatan tahun ini berjalan jauh lebih baik dan minim kendala krusial.
Penyelenggaraan haji yang lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat merupakan salah satu prioritas pemerintah. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan haji dapat menjadi contoh bagi penyelenggaraan kegiatan lainnya di Indonesia.
