Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 18 Mei 2026 | Jeff Bezos, pendiri Amazon dan salah satu orang terkaya di dunia, baru-baru ini menjadi sorotan karena polemik pajak. Ia dikabarkan membayar pajak penghasilan nol pada tahun 2007 dan 2011. Hal ini memicu perdebatan tentang keadilan pajak dan bagaimana orang kaya seperti Bezos dapat menghindari pajak.
Senat Elizabeth Warren, seorang Demokrat dari Massachusetts, telah mengusulkan undang-undang untuk mengenakan pajak kekayaan pada orang-orang dengan kekayaan lebih dari $50 juta. Namun, proposal ini kemungkinan tidak akan disahkan. Sementara itu, California akan memutuskan apakah akan mengenakan pajak kekayaan sekali pada orang-orang dengan aset lebih dari $1 miliar.
Bezos sendiri memiliki Washington Post, yang baru-baru ini menerbitkan editorial yang menyatakan bahwa perusahaan dengan pajak nol tidak bersalah karena mereka hanya mengikuti hukum yang ada. Namun, banyak yang bertanya-tanya bagaimana hukum pajak tersebut dapat dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang kaya seperti Bezos untuk menghindari pajak.
Sebenarnya, hukum pajak dibuat oleh Kongres dan dapat berubah-ubah. Setiap warga negara dan perwakilan memiliki hak untuk mengusulkan perubahan hukum. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kepentingan orang kaya seperti Bezos dapat mempengaruhi pembuatan hukum pajak.
Belanja oleh lobi meningkat 14% dari 2024 hingga 2025 ketika hukum pajak terakhir disahkan. Lebih banyak lobi terdaftar untuk bekerja pada legislasi tersebut daripada perwakilan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kepentingan orang kaya dapat mempengaruhi pembuatan hukum.
Jeff Bezos dan polemik pajak ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan pajak dan bagaimana orang kaya dapat menghindari pajak. Perdebatan ini masih berlanjut dan kemungkinan akan terus menjadi topik hangat dalam waktu dekat.
Kesimpulan dari polemik ini adalah bahwa perlu ada perubahan dalam hukum pajak untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk orang kaya, membayar pajak yang adil. Ini akan memerlukan perubahan dalam cara hukum pajak dibuat dan diimplementasikan.
