Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 17 Juli 2026 | Pemerintah telah menetapkan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30-200 gross ton (GT). Keputusan ini diambil untuk meringankan biaya operasional nelayan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, harga khusus BBM ini bukan tanpa alasan. Usulan harga khusus BBM karena aspirasi nelayan kapal berukuran 30-200 GT yang ingin harga bahan bakar lebih terjangkau untuk menekan biaya operasional melaut.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan, pengusaha kapal perikanan selama ini mengusulkan harga khusus BBM, sedangkan pemerintah masih menghitung berbagai skema dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta keberlanjutan pelaksanaannya.
Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana menyambut baik rencana pemerintah memberikan harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 GT. Menurut Dewi, rencana tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi dapat diarahkan untuk mendukung sektor produktif nasional.
PT Pertamina Patra Niaga mencatat kenaikan harga BBM nonsubsidi mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan bakar untuk kendaraannya. Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengatakan bahwa konsumsi BBM nonsubsidi Pertamax series anjlok 18 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyambut baik keputusan pemerintah memberikan harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30-200 GT. Menurutnya, keputusan pemerintah menjadi jawaban atas keresahan ribuan nelayan yang selama ini tercekik mahalnya harga bahan bakar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program ini berjalan tepat sasaran. Penerima manfaat ini akan disesuaikan dengan pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Untuk tahap awal, pemerintah juga menyiapkan kuota 400.000 ton yang akan berlaku selama enam bulan ke depan. Sejauh ini, untuk kapal di bawah 30 GT menikmati solar subsidi pemerintah dengan harga Rp 6.800 per liter.
Dengan keputusan ini, diharapkan biaya operasional nelayan dapat ditekan dan ketahanan pangan nasional dapat ditingkatkan. Pemerintah berharap keputusan ini dapat membantu meringankan beban nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
