Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 22 Juli 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan dua fokus utama Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dukungan ini dilakukan melalui penguatan proses verifikasi dan validasi serta komunikasi publik.
Bima menjelaskan Kemendagri akan memastikan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil pembangunan KDKMP dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh. Proses tersebut bertujuan memastikan kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik di lapangan, dan kelengkapan administrasi sehingga hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun hasil verifikasi dan validasi selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan KDKMP diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) akan berperan sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di daerah. Setelah proses tersebut selesai, hasilnya dilaporkan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Mendagri sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program.
Peran tersebut sejalan dengan Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.
Bima menambahkan Kemendagri akan memperkuat komunikasi publik sebagai tindak lanjut arahan Mendagri pada rapat terbatas sebelumnya. Ia menilai KDKMP yang telah melalui proses verifikasi dan menunjukkan pelaksanaan yang baik perlu diidentifikasi untuk dipublikasikan secara luas.
Menurutnya, hal Ini penting agar menjadi contoh sekaligus mendorong daerah lain meningkatkan kualitas implementasi program.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dalam Kabinet Merah Putih (KMP) untuk melakukan evaluasi terhadap program pemerintah yang sudah berjalan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo ingin melakukan evaluasi terhadap program pemerintah yang sudah berjalan. Dalam proses evaluasi program kerja ini akan didiskusikan mengenai kendala yang dihadapi.
Kemudian sederet kendala itu akan dicarikan solusinya bersama. Prasetyo juga mengingatkan, Kepala Negara selalu menekankan pentingnya kerja sama dan bekerja keras untuk mempercepat capaian seluruh program kerja pemerintah.
Di tempat terpisah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming duduk bersama jajaran menteri saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Perpindahan tata letak kursi Wakil Presiden yang sejajar dengan menteri-menteri dan sekretaris kabinet mencuri perhatian.
Sebab menjadi pemandangan baru yang berbeda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menyatakan pergeseran posisi kursi tersebut dilakukan murni karena kebutuhan teknis penggunaan alat bantu teleprompter bagi Presiden.
Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang tersebut untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintahan selama 21 bulan terakhir masa jabatannya.
Suara.com – Alasan teknis karena penggunaan teleprompter menjadi dasar kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming bergeser ke jajaran menteri saat Sidang Kabinet Paripurna.
Biasanya, pada Sidang Kabinet Paripurna, Gibran selalu duduk berdampingan di samping Presiden Prabowo Subianto. Tetapi pada Sidang Kabinet Paripurna, kursi Gibran digeser di jajaran menteri.
Prabowo justru duduk sendiri di depan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengatakan alasan tata letak kursi RI-2 digeser ke jajaran menteri karena persoalan teknis, yakni penggunaan teleprompter.
Penggunaan teleprompter bertujuan menunjang arahan yang disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna. Pras berujar bahwa Prabowo ingin memberikan penjelasan mengenai capaian pemerintah yang ia pimpin selama 21 bulan.
Nah, di situ karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program maka kemarin kalau Saudara-saudara perhatikan karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter,
kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, itulah yang kemudian menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau Saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah,
sambung Pras. Pras menegaskan perpindahan tata letak kursi milik Gibran dalam Sidang Kabinet Paripurna hanya karena persoalan teknis.
Menurutnya hal tersebut tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan,
kata Pras.
Dalam kesimpulan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penguatan proses verifikasi dan validasi serta komunikasi publik.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap program pemerintah yang sudah berjalan dengan mengumpulkan seluruh jajaran menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dalam Kabinet Merah Putih (KMP).
Perpindahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke jajaran menteri saat Sidang Kabinet Paripurna dilakukan karena kebutuhan teknis penggunaan alat bantu teleprompter bagi Presiden.
