Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 22 April 2026 | Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menimbulkan gejolak politik dan ekonomi dengan mengeluarkan pernyataan keras menuntut Jerome Powell, Ketua Federal Reserve, untuk mengundurkan diri tepat waktu. Dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan pada awal pekan ini, Trump menegaskan bahwa bila Powell tidak menyerahkan jabatan secara sukarela, ia siap mengambil langkah pemecatan melalui mekanisme yang tersedia.
Ancaman tersebut muncul di tengah tekanan inflasi yang masih tinggi, meski data terbaru menunjukkan perlambatan laju kenaikan harga konsumen. Pemerintah federal kini berada pada persimpangan kebijakan moneter: apakah Federal Reserve harus melanjutkan kebijakan suku bunga tinggi untuk menahan inflasi, atau mulai melonggarkan kembali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang melambat?
Trump menuduh Powell “menyimpang” dari mandat yang diberikan oleh Kongres, terutama dalam hal menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Ia menambahkan bahwa keputusan Powell untuk mempertahankan suku bunga pada level tinggi selama lebih dari satu tahun merupakan “ancaman bagi pemulihan ekonomi” dan “penyebab langsung tekanan pada kelas menengah”.
Jerome Powell, yang menjabat sejak Februari 2018, menanggapi kritik tersebut dengan pernyataan resmi bahwa kebijakan moneter harus tetap bersifat independen dari tekanan politik. Ia menegaskan bahwa keputusan suku bunga didasarkan pada data ekonomi terkini, termasuk inflasi inti, pasar tenaga kerja, dan ekspektasi inflasi jangka panjang.
Pengamat ekonomi menilai bahwa konflik antara eksekutif dan bank sentral ini dapat menimbulkan ketidakpastian pasar yang signifikan. Sejumlah analis memperkirakan bahwa jika Trump melanjutkan ancamannya, pasar obligasi pemerintah AS dapat mengalami volatilitas tajam, sementara dolar AS mungkin melemah terhadap mata uang utama lainnya.
Di sisi lain, partai Republik yang mendukung Trump menganggap ancaman tersebut sebagai upaya untuk menegaskan kontrol politik atas kebijakan moneter. Beberapa anggota Senat mengusulkan revisi pada undang-undang Federal Reserve yang memungkinkan presiden lebih mudah mengganti ketua bank sentral, meskipun perubahan semacam itu memerlukan persetujuan dua pertiga mayoritas di Kongres.
Selain dampak ekonomi, isu ini juga memicu perdebatan etis mengenai independensi lembaga keuangan negara. Sejarah mencatat bahwa intervensi politik terhadap bank sentral dapat menggerus kredibilitas institusi, yang pada gilirannya memengaruhi kepercayaan investor global.
Di dalam negeri, reaksi publik terbagi. Sebagian warga menyambut tegasnya Trump dalam menuntut akuntabilitas, sementara kelompok lain mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang. Organisasi non‑profit yang memantau kebijakan moneter menyoroti pentingnya menjaga jarak antara agenda politik jangka pendek dan keputusan teknis yang memerlukan analisis data mendalam.
Dalam perkembangan terbaru, beberapa anggota Dewan Federal Reserve menyatakan dukungan penuh pada Powell, menekankan bahwa proses penilaian kebijakan moneter memerlukan konsensus internal yang tidak dapat dipengaruhi secara eksternal. Mereka juga menegaskan komitmen untuk tetap transparan melalui pernyataan kebijakan dan laporan ekonomi yang rutin.
Ketegangan ini diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun, terutama menjelang rapat kebijakan Federal Reserve berikutnya. Semua mata kini tertuju pada keputusan Powell apakah akan mengajukan pengunduran diri secara sukarela atau tetap melanjutkan masa jabatannya, sambil mengelola ekspektasi pasar yang semakin sensitif.
Jika konflik tidak terselesaikan secara damai, potensi pemecatan Powell dapat menimbulkan krisis kepercayaan yang mempengaruhi nilai tukar dolar, biaya pinjaman, dan bahkan pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya dialog konstruktif antara eksekutif dan lembaga independen demi menjaga stabilitas ekonomi Amerika Serikat.
