Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 07 Mei 2026 | Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengumumkan bahwa Muktamar ke-35 akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2026. Keputusan ini menjadi sorotan utama umat Islam di Indonesia karena agenda utama muktamar mencakup pemilihan Ketua Umum PBNU serta penetapan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang akan menentukan Rais Aam.
Secara resmi, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses persiapan masih berlangsung, termasuk penentuan lokasi tuan rumah. Beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, dan Jawa Timur telah mengajukan diri, namun keputusan akhir menunggu pertimbangan terkait aksesibilitas, sarana prasarana, dan waktu persiapan yang singkat.
Di tengah proses persiapan, muncul dinamika politik internal yang menghasilkan lima poros utama calon pasangan kepemimpinan (paslon) pimpinan NU. Kelima poros ini mengusung visi, misi, serta jaringan dukungan yang berbeda, mencerminkan keberagaman pandangan di kalangan ulama, akademisi, dan aktivis sosial keagamaan.
- Poros A: Saifullah Yusuf – Ketua Umum (incumbent) dan Rais Aam terpilih. Poros ini menekankan kesinambungan kebijakan sosial dan program kesejahteraan yang telah dijalankan selama kepemimpinan sebelumnya.
- Poros B: Abdul Muhaimin – Calon Ketua Umum baru dengan dukungan kuat dari jaringan pesantren di Jawa Barat dan Banten. Fokus pada revitalisasi pendidikan pesantren dan integrasi teknologi digital.
- Poros C: Zainul Arifin – Kandidat AHWA yang mengusung agenda dialog antaragama dan kebijakan inklusif untuk minoritas. Dukungannya meluas ke organisasi keagamaan lintas agama.
- Poros D: Ahmad Riza – Calon Rais Aam yang berpengalaman di lembaga sosial kemasyarakatan. Menjanjikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi dan UMKM.
- Poros E: Nurul Hidayah – Representasi perempuan dalam kepengurusan tertinggi NU. Mengusulkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan peran aktif dalam musyawarah.
Kelima poros ini tidak hanya bersaing untuk jabatan tertinggi, melainkan juga membentuk koalisi yang akan mempengaruhi arah kebijakan NU ke depan. Dinamika ini tercermin dalam pertemuan-pertemuan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) yang dijadwalkan pada Juni 2026. Hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan utama di Muktamar.
Selain kontestasi kepemimpinan, agenda Muktamar 35 NU juga mencakup evaluasi program-program strategis, seperti program sosial pemerintah yang dikelola PBNU, penguatan jaringan pesantren, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. PBNU juga tengah memverifikasi daftar peserta yang memiliki hak suara, memastikan legitimasi proses pemilihan.
Para pengamat politik menilai bahwa pembentukan lima poros paslon mencerminkan proses demokratisasi internal NU yang semakin matang. “Keberadaan berbagai poros memperkaya pilihan bagi anggota PBNU dan menunjukkan bahwa organisasi ini mampu menampung perbedaan ideologi dalam bingkai persatuan,” ujar Dr. H. Ahmad Fauzi, pakar studi keagamaan.
Dengan jadwal yang semakin dekat, persiapan logistik, keamanan, serta penyediaan sarana prasarana menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah yang bersaing menjadi tuan rumah diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk akomodasi, transportasi, dan jaringan komunikasi yang handal.
Menjelang Muktamar, ekspektasi publik dan media tinggi. Masyarakat luas menantikan keputusan yang akan menentukan arah strategi NU dalam menanggapi tantangan sosial‑ekonomi, politik, dan kebudayaan di Indonesia. Keputusan final mengenai lokasi dan hasil pemilihan kepemimpinan diharapkan menjadi momentum penting bagi pergerakan sosial keagamaan terbesar di Asia.
Dengan lima poros paslon yang telah terkuat, Muktamar 35 NU diprediksi akan menjadi ajang demokrasi internal yang transparan, kompetitif, dan berdampak luas bagi masa depan organisasi.
