Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 01 Juli 2026 | Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan PHK massal. Pembentukan satgas ini kemudian diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK. Prasetyo akan mengkoordinir untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan PHK. Prasetyo mengatakan dirinya ditunjuk atas dasar permintaan dari berbagai pihak terkait dengan urusan ketenagakerjaan, termasuk dari kelompok buruh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan intensif dengan manajemen GoTo dan Grab guna mengawal implementasi regulasi anyar tentang komisi ojol. Mulai Rabu, 1 Juli 2026, kebijakan pemotongan komisi aplikasi sebesar 8 persen resmi diberlakukan untuk transportasi penumpang roda dua ojol.
Penurunan komisi tersebut menjadi kabar baik bagi jutaan mitra pengemudi ojol yang selama ini mendorong pengurangan potongan aplikasi untuk meningkatkan pendapatan di tengah naiknya biaya operasional. Aturan komisi 8 persen merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga terus melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan penyaluran manfaat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya tersebut dilaporkan langsung jajaran pimpinan BGN dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengatakan rapat tersebut menjadi forum untuk menyampaikan berbagai langkah pembenahan yang tengah dilakukan BGN, termasuk rencana perbaikan tata kelola program MBG ke depan. Menurut dia, penataan ulang program MBG bukan pekerjaan mudah mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan.
Kesimpulan dari berbagai kebijakan dan upaya pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak PHK massal. Dengan demikian, diharapkan perekonomian negara dapat tetap stabil dan meningkat.
