Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 01 Mei 2026 | Komite Kehakiman DPR Filipina pada Rabu, 29 April 2026, menyatakan ada bukti kuat yang cukup untuk melanjutkan proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte. Keputusan ini diambil setelah mendengar dua keluhan impeachment yang menuduh Sara Duterte menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tak dapat dijelaskan, serta mengeluarkan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.
Komite yang terdiri dari 53 anggota secara bulat menyetujui bahwa alasan-alasan tersebut memenuhi syarat “probable cause” untuk dibawa ke sidang pleno DPR. Jika mayoritas tiga puluh satu anggota mendukungnya, maka proses impeachment akan berlanjut ke tahap pemungutan suara pleno, yang dijadwalkan pada pertemuan berikutnya bulan depan. Selanjutnya, jika DPR menyetujui pemakzulan, kasus akan dikirim ke Senat untuk persidangan akhir.
Berbagai tuduhan yang menjadi dasar pemakzulan mencakup penyalahgunaan dana intelijen dari kantor wakil presiden, penggunaan dana rahasia saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, serta laporan keuangan yang tidak konsisten. Kasus paling menonjol adalah video konferensi daring pada November 2024, di mana Sara Duterte mengklaim telah memberi perintah kepada seseorang untuk membunuh Presiden, istrinya, dan ketua DPR jika dirinya sendiri menjadi korban. Video tersebut menyebar luas dan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional oleh Badan Investigasi Nasional Filipina.
Sara Duterte menolak semua tuduhan, menyebutnya bermotif politik. Pengacaranya menegaskan bahwa proses komite melampaui batas konstitusional, karena seharusnya hanya meninjau keluhan yang terverifikasi dan lampirannya. Mereka berargumen bahwa perlu ada persidangan penuh di Senat untuk menilai bukti secara adil, bukan proses komite yang “melebar” ke isu-isu lain.
Politik Filipina kini berada dalam ketegangan tinggi menjelang Pilpres 2026. Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, sebelumnya menjadi calon kuat bersama Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada pemilihan 2022. Namun perseteruan internal dalam koalisi tersebut semakin menguat setelah proses pemakzulan dimulai, menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan aliansi politik dan potensi dampaknya pada dukungan pemilih.
Anggota DPR seperti Gerville Luistro menekankan pentingnya persiapan tim hukum yang kuat jika kasus dibawa ke Senat. Luistro mengusulkan keterlibatan jaksa penuntut swasta untuk membantu anggota DPR yang akan menjadi jaksa. Ia menambahkan, “Jika kami melanjutkan ke Senat, kami harus siap menghadapi proses yang kompleks dan berisiko tinggi bagi stabilitas politik negara.”
Jika Senat memutuskan Sara Duterte bersalah, konsekuensinya dapat mencakup pencopotan dari jabatan wakil presiden dan larangan berpolitik seumur hidup. Sebaliknya, jika Senat menolak tuduhan, proses politik dapat berlanjut dengan dinamika baru, terutama terkait persaingan antar calon presiden dalam pemilihan mendatang.
Secara keseluruhan, keputusan komite menandai langkah signifikan dalam proses pemakzulan Sara Duterte. Meskipun proses hukum masih panjang, perkembangan ini mempertegas bahwa dinamika politik Filipina sedang berada pada titik kritis yang dapat mengubah peta kekuasaan nasional dalam beberapa bulan ke depan.
